BUKU: Soal Judi Anak Sulung Soeharto Hingga Habibie Beli Kapal Bekas

Kisah tentang masa Orde Baru masih menarik, lantaran banyak hal yang belum diketahui publik. Namun, Jusuf Wanandi yang merupakan pendiri Centre for Strategic and International Studies ( CSIS ) selaku think thank pemerintahan Soeharto punya banyak kisah di balik layar.
M. Taufikul Basari | 20 Mei 2014 13:25 WIB

Bisnis.com, JAKARTA--Kisah tentang masa Orde Baru masih menarik, lantaran banyak hal yang belum diketahui publik. Namun, Jusuf Wanandi yang merupakan pendiri Centre for Strategic and International Studies ( CSIS ) selaku think tank pemerintahan Soeharto punya banyak kisah di balik layar.

Salah satunya, terkait putra-putri Soeharto dan orang-orang dekatnya. Dalam buku "Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998” (2014), Jusuf menceritakan bagaimana Sigit Harjojudanto dilarang pergi ke luar negeri.

Jendral Benny Moerdani, salah satu orang kepercayaan Soeharto di masa jayanya, bercerita bahwa Sigit pernah menghabiskan US$2 juta di meja kasino. Kegemaran judi Sigit inilah yang jadi alasan Benny menahan paspor putra sulung Soeharto.

Lain lagi dengan Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut. Benny mengingatkannya untuk tidak bersikap arogan dengan memberikan kuliah kepada mahasiswa Fakultas Teknik Uniersitas Diponegoro mengenai teknologi pembangunan jalan tol.

Siti Hardiyanti, demikian ditulis Jusuf pada halaman 317, tidak pernah menyelesaikan S-1 dan masih sangat hijau dalam bisnis pada awal tahun 1980-an. Benny juga mengingatkan Tutut agar berbisnis sewajarnya agar tidak mengundang kritik, terutama dari mahasiswa.

Benny adalah orang kepercayaan Soeharto, meski pada beberapa tahun sebelum kejatuhan Orde Baru hubungan mereka mulai renggang. Soeharto sendiri yang berbepasan kepada Benny untuk menjaga anak-anaknya. Hal itu disampaikan antara tahun 1974-1983.

Tokoh lain yang sangat berpengaruh terhadap Soeharto di masa-masa akhir kepemimpinannya adalah B.J. Habibie yang merupakan pakar teknologi. Meski pada awalnya Benny sangat protektif terhadap Habibie, tetapi akhirnya kedua tokoh berselisih jalan.

Dalam buku Jusuf Wanandi ini juga ditulis kutipan dari wartawan senior Tempo, Fikri Jufri, soal Habibie. "Mengapa Bapak begitu mengagumi Habibis? Apa Bapak tahu siapa dia? Dia hanya bisa membuat bagian ekor pesawat terbang, tidak lebih dari itu."

Sayangnya, Benny tak suka dengan ucapan itu, bahkan mengancam agar Fikri tidak 'membunuh' Habibie, "karena saya akan bunuh kau lebih dulu."

Habibie mampu meyakinkan Soeharto untuk mendukung pendirian pabrik pesawat, tetapi tidak terlalu bisa menjual. Akhirnya, dia mengandalkan Soeharto untuk menjual pesawat-pesawat itu ke negara-negara Asean dengan cara barter: dengan Malaysia ditukar dengan mobil Proton Saga dan dengan Thailand barter dengan beras ketan.

"Ia bahkan menyampaikan kepada Presiden Soeharto bahwa pesawatnya akan dibeli oleh Angkatan Darat AS untuk operasi penumpasan pemberontakan, padahal sesungguhnya Departemen Pertahanan AS sedang mempertimbangkan membeli versi pesawat buatan Spanyol," tulis Jusuf di halaman 320.

Disebutkan bahwa pesawat buatan Habibie itu belum mendapatkan sertifikat kelayakan terbang dari Civil Aviation Authority AS, sehingga waktu itu tidak mungkin Angkatan Darat Negeri Paman Sam mau mempertimbangkan pembelian tersebut.

Kedekatannya dengan Soeharto juga membuat Habibie dipercaya mengelola seluruh industri strategis seperti galangan kapal PT PAL Surabaya, PT Pindad Bandung, PT Krakatau Steel Cilegon, Batan, dan BPPT.

Pertentangan Habibie dengan militer terjadi lantaran dia melakukan intervensi dalam pembelian kebutuhan ABRI, dengan cara menentukan teknologi mana yang harus dipilih atas permintaan Soeharto. Habibie disebut memaksakan proyek pribadinya yakni membeli kapal perang bekas dari Jerman Timur.

Biaya untuk meningkatkan kegunaan (upgrade) besi-besi tua itu mencapai US$500 juta yang diambil dari anggaran ABRI. Kapal yang seharusnya jadi alat penting angkatan laut itu tidak dapat digunakan.

"Tidak heran jika Pemerintah Malaysia tertawa ketika menghadapi Angkatan Laut Indonesia dalam ketegangan dekat mengenai Ambalat dekat Kalimantan Timur," tulis Jusuf di halaman 321.

Dalam buku ini juga disebutkan bahwa praktik memungut komisi dari proyek-proyek pemerintah dianggap hal biasa, bahkan dianggap wajar oleh Soeharto sendiri. Ada pula kisah jelang kejatuhan rezim Orde Baru yang melibatkan pertarungan para jenderal.

Tag : habibie, orde baru, soeharto
Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top