Bisnis.com, JAKARTA-Industri perfilman nasional saat ini memang telah berkembang dengan cukup baik.
Tetapi untuk mewujudkan mimpi menjadikan film Indonesia sebagai primadona di negara sendiri, sokongan yang besar dari pemerintah dirasa sangat perlu diberikan.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Djonny Syafruddin kepada Bisnis, Kamis (26/3).
“Kalau mau menuntut film Indonesia berjaya setidaknya untuk dalam negeri. Pemerintah juga harus sokong secara masif agar iklim industri di perfilman berjalan dengan baik,” ujarnya.
Djonny menganggap bahwa selama ini pemerintah terkesan setengah hati dalam membangun dan mendukung industri kreatif dalam negeri, utamanya perfilman. Padahal menurutnya industri perfilman termasuk salah satu pos industri kreatif yang tertib dalam membayar pajak kepada negara.
Di sisi lain, belum dikedepankannya industri perfilman dalam negeri. Menurut Djonny membuat berbagai pihak juga ikut memandang film Indonesia, sebagai industri yang belum menjanjikan untuk berinvestasi.
Industri perbankan contohnya, mereka masih menganggap bahwa industri perfilman nasional belum masuk kategori bankable. Sehingga banyak perusahaan perbankan cukup sulit untuk memberikan pinjaman kepada para sineas atau penggiat film untuk menyediakan biaya produksi film.
Maka dari itu, Djonny pun berharap agar pemerintah turut serta membangun dan membentuk iklim industri perfilman yang baik. Sehingga para penggiat film nasional tidak berjuang sendiri untuk mewujudkan film sebagai salaih satu lini industri yang menjanjikan.
“Pemerintah juga perlu prioritaskan film kategori industri, dekati para perbankan. Bangun iklim industri yang baik. Jangan hanya film festival saja, tapi malah jadi kedok untuk penyalahgunaan dana seperti kasus kemarin [Berlinale 2015],” tambah Djonny.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Lulu Ratna, pengamat perfilman nasional. Peran pemerintah saat ini terbilang cukup minim bila melihat fakta di lapangan saat ini. Sebab banyak penggiat film nasional harus rela mengeluarkan uang pribadi untuk memproduksi film-filmnya.
Dirinya mencatat bahwa beberapa film komersial di Indonesia justru dibiayai oleh perusahaan dan pemerintah dari luar negeri . Tidak hanya film komersia sajal, film-film festival pun tak terhitung banyaknya yang terabaikan oleh pemerintah dan justru dibiayai oleh perusahaan dan pemerintah dari luar negeri.
“Contoh dibeberapa kesempatan peserta festival film Berlinale justru di danai Goethe Institut yang notabene merupakan institusi yang berasal dari Jerman,” ujar Lulu.
Bahkan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dari para sineas dan penggiat film di Indonesia juga masih sangat minim. Maka tak heran banyak film nasional yang kualitasnya kurang baik. Sehingga tidak mampu memunculkan persaingan yang sehat antar film.
Namun menurut Djonny dan juga Lulu, ada berbagai hal yang masih bisa dilakukan oleh para sineas dan penggiat film untuk menyiasati kurangnya perhatian dari pemerintah, sembari membuat film nasional tetap menunjukkan geliat yang positif di pasar dalam negeri.
Menurut Lulu, dirinya menganggap bahwa para sineas harus mampu memadukan kreatifitas mereka dengan fenomena sosial yang sedang terjadi di masyarakat umum. Hal itu baginya berlaku bagi para penggiat film komersial maupun festival sekaligus.
Djonny pun setuju dengan ungkapan Lulu tersebut. Hanya saja dia lebih menyoroti kepada para sineas film komersial. Menurutnya para sineas harus mampu mengurangi sisi idealisme mereka dan mengikuti apa yang menjadi kemauan dari pasar dalam negeri.
“Sineas harus perbaiki pola pikirnya. Kalau terus ikuti idealisme sedangkan pasar tidak menghendaki idealisme dari si pembuat film. Dipastikan film itutidak akan laku,” ujar Djonny.
Selain dari sisi para sineas dan penggiat film nasional. Upaya lain juga bisa dilakukan oleh para distributor sekaligus operator film seperti para pengusaha bioskop guna mendongkrak perfilman nasional.
Salah satu upayanyanya adalah dengan menambah jumlah bioskop yang memang menyasar kelas menengah ke bawah di daerah-daerah daerah-daerah yang belum terjamah oleh gedung bioskop.
Sebab di daerah-daerah selain kota besar, film nasional masih menempati posisi teratas raihan penonton. Sehingga hal inimenjadi potensi besar untuk menggenjot jumlah kunjungan penonton pada film-film nasional.
