Jangan Biarkan Balai Budaya Jakarta Terus Merana

Di tengah semakin banyaknya ruang pamer seni baru yang dikelola swasta di Jakarta, keberadaan Balai Budaya Jakarta kian tersisihkan.
Wike Dita Herlinda | 30 April 2018 19:01 WIB
Ilustrasi: Seorang pengunjung menikmati karya seni rupa pada acara pembukaan pameran tunggal karya pelukis Budi Karmanto yang bertajuk Bingkai Koran di Balai Budaya, Jakarta, pada Selasa malam (16/6). Pameran tunggal Budi Karmanto yang juga guru seni pada Gandhi School Ancol, Jakarta ini akan berlangsung hingga 26 Juni 2015. - Antara/Dodo Karundeng

Bisnis.com, JAKARTA--Di tengah semakin banyaknya ruang pamer seni baru yang dikelola swasta di Jakarta, keberadaan Balai Budaya Jakarta kian tersisihkan. Belum lagi, balai bersejarah itu harus bergelut dengan sejumlah problematika terkait ketidakjelasan statusnya.

Sejak dibangun pemerintah pada 1954, Balai Budaya Jakarta hingga saat ini masih belum bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Padahal, bangunan yang dulu dikelola Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional itu telah ‘melahirkan’ banyak seniman besar Tanah Air.

Saat ini, status Balai Budaya Jakarta masih belum jelas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang seharusnya menaungi balai tersebut tidak memberi solusi, sedangkan Pemerintah Provinsi Jakarta mengaku tidak tahu menahu soal status Balai Budaya Jakarta.

Lantas, bagaimana kalangan seniman memandang polemik yang tak kunjung tuntas di Balai Budaya Jakarta?

Berikut penuturan kurator/kritikus seni Agus Dermawan T:

Sebagai insan yang berkecimpung di dunia seni, bagaimana pandangan Anda terhadap kondisi Balai Budaya Jakarta saat ini?

Balai Budaya Jakarta [BBJ] itu secara fisik memang sudah harus direnovasi. Kalau tidak ya, diratatanahkan dan dibangun kembali. Namun, menurut saya, nilai-nilai yang pernah diperjuangkan di sana jangan sampai dihilangkan.

Seandainya harus dibangun kembali dan direnovasi, [bangunan tersebut] harus tetap menjadi sebuah balai budaya. Sebab, di situ banyak perjuangan kebudayaan yang sudah dilakukan. Akan tetapi, kalau gedungnya sendiri harus diakui saat ini tidak layak menjadi cagar budaya.

Mengapa tidak layak?

Sebetulahnya saat didirikan, Balai Budaya Jakarta memang dikelola oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional [BMKN]. Itu adalah sebuah lembaga di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam perkembangannya BBJ berdiri sendiri dan diurus oleh para budayawan dan seniman. Namun, ketika para seniman itu sudah banyak yang mengundurkan diri dan beralih ke Taman Ismail Marzuki [TIM] yang saat itu baru tumbuh, perhatian mereka bukan lagi ke BBJ.

Sejak saat itulah, perlahan-lahan BBJ mulai tersingkir pamornya. Balai tersebut tidak lagi menjadi barometer perjuangan kebudayaan karena sudah berpindah ke TIM. Para pengurusnya juga sudah banyak yang meninggal dan pensiun.

Konon, surat-surat kelengkapan BBJ juga sudah tidak ada. Padahal, sebetulnya banyak yang berminat mengakuisisi dan membeli bangunan tersebut untuk direnovasi. Namun, karena situasi administrasinya tidak jelas dan kepemilikannya juga tidak jelas, mereka tidak tahu harus mengurus ke mana.

Itu juga yang menjadikan BBJ tidak bisa menjadi cagar budaya, di samping memang kondisi fisiknya sudah tidak layak.

Menurut Anda, seberapa signifikan peran BBJ bagi para seniman? Apakah BBJ masih dibutuhkan seniman saat ini?

Signifikan. Pertama, karena saya pikir BBJ itu lokasinya strategis, sehingga bisa menjadi tempat pertunjukan yang ideal. Dipakai untuk arena apa saja bagus. Namun, karena sejak awal memang diperuntukkan bagi seni dan budaya, jadi sebaiknya spirit tersebut harus dipertahankan.

Kedua, karena nilai sejarahnya. Kalau untuk cagar budaya, BBJ memang tidak memadai. Namun, untuk ‘cagar nilai’ harus tetap dihidupkan. Jangan sampai hilang. Sebab, banyak sekali perjuangan seni Indonesia yang bertolak dari sana.

Apa makna penting BBJ terhadap dunia seni di Indonesia?

Makna pentingnya bukan sekadar tempat untuk pameran, tetapi sejarah pemikiran kebudayaan banyak yang bermula dari sana. Kalau saya sih inginnya meskipun BBJ muncul dalam bentuk [bangunan] baru, tetap harus ada sudut yang dikhususkan untuk menceritakan perjalanan BBJ.

Jadi mungkin menjadi semacam museum. Sebab, dulu pementasan-pementasan penting, tidak hanya pameran seni lukis, banyak digelar di situ. Biarkan saja gedung-gedung pameran baru bermunculan, tetapi yang tua ini harus diperbarui tanpa meninggalkan nilai sejarahnya.

Namun, bukan berarti memaksakan untuk mempertahankan gedungnya karena memang sudah tidak layak. Direnovasi saja, tetapi tetap harus berkonsep sebagai balai budaya.

Apa yang membuat sebagian seniman masih lebih memilih pamer karya di BBJ, meskipun sudah banyak ruang pamer yang lebih bagus di Jakarta saat ini?

Sekarang ini seniman yang masih bertahan di sana memang lebih karena faktor nostalgia atau romantisme masa lalu. Misalnya saja, Mei nanti, pelukis Huang Fong dari Bali yang berusia 82 tahun hendak menggelar pameran di sana.

Meskipun dia banyak mendapatkan tawaran untuk pameran di galeri-galeri dan hotel-hotel yang bagus, Huang Fong ingin mengulang sejarah di BBJ. Sebab, dulu dia pernah berkali-kali menggelar pameran penting di sana.

Seniman-seniman seperti Huang Fong pernah mengalami perkembangan nilai karya dan ekonomi dari BBJ, sehingga mereka menganggap BBJ meninggalkan jasa baik bagi mereka. Bahkan, ada lembaga yang berupaya mempertahankan BBJ agar jangan sampai diambil alih oleh lembaga selain kebudayaan.

Sayangnya, hanya generasi tua yang masih tertarik menggelar acara di sana. Generasi muda yang tidak pernah bersentuhan atau memiliki pengalaman sejarah dengan BBJ lebih memilih menggelar pamerannya di galeri-galeri baru.

Itu juga menjadi problematika yang harus dipikirkan. Bagaimana caranya agar sejarah dan nilai budaya di BBJ tidak terputus. Harus ada regenerasi. Menurut saya, caranya adalah dengan mengelola BBJ menjadi bangunan modern tetapi memiliki fungsi dan spirit yang sama seperti saat awal didirikan.

Apa saran Anda untuk menyelesaikan permasalahan di Balai Budaya Jakarta?

Saya pikir pada Pemerintahan Joko Widodo, semua [proses pengurusan administrasi] kan serba cepat dan tegas. Pintunya tidak banyak. Berbeda dengan dulu, untuk mengakuisisi BBJ harus melalui banyak pintu, sehingga susah sekali dilakukan.

Seandainya Presiden Jokowi tahu soal permasalahan di BBJ, saya rasa dia punya kuasa untuk mengetuk pintu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Kemendikbud] agar mau lebih atensi dengan permasalahan di BBJ.

Lupakan surat-surat zaman dulu yang terbengkalai, buat baru, dan perintahkan Kemendikbud untuk mengambil alih dan mengelola kembali gedung tersebut tetapi tetap dengan nama dan spirit sebagai Balai Budaya Jakarta.

Saya rasa itu yang bisa dilakukan. Kalau zaman dulu, prosedur mengurus administrasi terlalu panjang. Padahal, sejak era reformasi BBJ ingin diperbarui. Banyak upaya yang sudah dilakukan para stakeholders, misalnya kolektor yang berkepentingan terhadap seni, untuk memugar BBJ.

Mereka ingin membangun kembali BBJ menjadi bangunan baru yang lebih representatif. Misalnya lantai satu tetap untuk ruang pamer, lantai dua untuk kafe, dan lantai tiga untuk kantor.

Namun, karena kepemilikan BBJ tidak jelas, jadi para stakeholders itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menghendaki kejelasan surat-surat yang mengatasnamakan BMKN itu untuk syarat administrasi pengambilalihan.

Padahal, surat-surat itu sudah tidak jelas keberadaannya karena para pengurus awal BBJ sudah banyak yang meninggal. Jadi, satu-satunya cara ya pemerintah harus ‘potong kompas’ untuk melupakan surat-surat lama itu, dan membuat sertifikat baru agar BBJ bisa dikelola dengan jelas oleh Kemendikbud.

Tag : seni budaya
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top