Menkes: Cakupan Kesehatan Semesta Tak Hanya Kepesertaan JKN

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage tidak hanya soal cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Menkes  cakupan tersebut termasuk akses pelayanan kesehatan yang merata untuk masyarakat.
Denis Riantiza Meilanova | 12 Februari 2019 09:32 WIB
Menkes Nila Moeloek: Cakupan Kesehatan Semesta Tak Hanya Kepesertaan JKN - Bisnis/Nur FaizahAl Bahriyatul Baqiroh

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage tidak hanya soal cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Menkes  cakupan tersebut termasuk akses pelayanan kesehatan yang merata untuk masyarakat.

Hal itu ia sampaikan Menkes pada kegiatan Pra Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2019 di Tangerang, Senin (11/2).

Universal Health Coverage tidak hanya kepesertaan JKN tapi harusnya pararel dengan akses pelayanan kesehatan dengan baik,” kata Nila, dikutip dari rilis yang diterima Bisnis.com, Selasa (12/2/2019).

Nila menambahkan Universal Health Coverage (UHC) itu selain cakupan kepesertaan JKN, akses pelayanan kesehatan juga harus baik. Dalam UHC akses pelayanan kesehatan harus dirasakan merata oleh masyarakat.

Berdasarkan World Health Organization (WHO) manfaat UHC harus mencakup satu miliar orang. Artinya, satu miliar orang terjaga kesehatannya dan terlindungi dari kedaruratan kesehatan

Terkait kedaruratan kesehatan, Nila mengatakan dulu hanya ada 10 penyakit, 6 di antaranya disebabkan oleh vektor. Itulah yang dimasukkan ke dalam kedaruratan kesehatan. Namun belakangan, kejadian bencana masuk dikategorikan sebagai kedaruratan kesehatan bencana.

Nila menjelaskan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat maka petugas kesehatan harus memantau langsung dengan mendatangi rumah setiap warga. Oleh karena itu, Kemenkes mendorong Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK)  harus terus berlanjut.

“Terkait ini (PISPK) WHO akan mengaitkan dengan primary health care dan ada evaluasi setiap 3 tahun. Harus kita kuatkan primary health care dan harus dipikirkan bagaimana sistem, cakupan peserta, dan kapitasinya,” kata Nila.

Tag : jkn, menteri nila moeloek
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top