Diskusi panel Urgensi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Terkait Efisiensi Anggaran, di Jakarta, Selasa (10/8/2019)./Bisnis-Yustinus Andri
Health

Ini Kendala Ketersediaan Vaksin Pneumonia di Indonesia

Yustinus Andri DP
Selasa, 8 Oktober 2019 - 12:06
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Masalah harga yang mahal membuat vaksin pneumonia sulit dimasukkan oleh pemerintah dalam daftar imunisasi dasar yang digratiskan oleh negara.

Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan salah satu penyebab mahalnya harga vaksin pneumonia adalah produk tersebut masih sepenuhnya diimpor. Sementara itu, kebutuhan terhadap vaksin tersebut cukup besar lantaran terus meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar penyakit tersebut.

“Maka dari itu kami mengharapkan supaya obat dan vaksin dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, supaya beban pengadaan produk kesehatan tersebut tidak membebani anggaran negara,” jelasnya dalam Diskusi Panel Urgensi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Terkait Efisiensi Anggaran, di Jakarta, Selasa (10/8/2019).

 Hal itu diamini oleh ekonom kesehatan dari Universitas Padjadjaran Auliya Suwantika. Berdasarkan data yang dimilikinya, Indonesia menempati peringkat ketujuh, negara dengan angka kematian bayi berusia di bawah lima tahun akibat  pneumonia.

Rata-rata kematian akibat penyakit pneumonia terhadap anak di bawah lima tahun mencapai 25.000 orang per tahunnya. Kematian akibat penyakit pneumonia menyumbang 17% dari total kematian anak di bawah lima tahun.

“Fakta ini harus diperhatikan, lantaran Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kematian bayi akibat pneumonia, yang tidak memasukkan vaksin pneumonia sebagai wajib imunisasi dasar,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan Sadiah mengatakan pemerintah sedang mengupayakan agar vaksin pneumonia dapat masuk dalam paket imunisasi dasar dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang terjangkau.

“Kita sedang bahas langkah itu dalam sejumlah pertemuan lintas kementerian dan lembaga. Sebab upaya tersebut membutuhkan regulasi yang pasti, yang bukan hanya dari Kemenkes saja, namun dari kementerian lain,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro