Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat di daerah yang sering terserang malaria diminta mewaspadai penyebaran penyakit itu meski saat ini juga dilanda pandemi Covid-19.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan penyakit malaria yang sering ditemukan di Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua, memiliki beberapa gejala yang mirip dengan Covid-19 seperti demam, sakit kepala, dan nyeri otot.
Dengan demikian, prosedur layanan malaria untuk menjaga agar tidak terjadi peningkatan kasus malaria pada saat pandemi Covid-19 selalu mengacu pada protokol pencegahan pandemi tersebut. Selain itu, penyakit malaria akan memperberat kondisi seseorang yang juga terinfeksi Covid-19.
“Penderita malaria dapat terinfeksi penyakit lainnya termasuk Covid-19,” ungkapnya di Jakarta pada Sabtu (25/4/2020).
Dia melanjutkan dalam upaya perlindungan terhadap petugas layanan malaria dari penularan Covid-19, setiap petugas yang melakukan layanan malaria diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan standar protokol pencegahan Covid-19.
Bagi masyarakat harus tetap mengutamakan jaga jarak fisik, memakai masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan menghindari kerumunan lebih dari lima orang, serta jangan lupa menggunakan kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk.
Menurutnya, di masa pandemi Covid-19, pemeriksaan diagnostik malaria dilakukan dengan tes diagnostik cepat (RDT) dan pasien dapat segera diberikan pengobatan bila hasil pemeriksaan RDT positif, sementara pembuatan sediaan darah tetap dilakukan untuk konfirmasi hasil RDT dan evaluasi pengobatan malaria.
Dia mengingatkan bahwa klorokuin yang digunakan saat pandemi Covid-19 sebenarnya bukan obat malaria lagi. Dengan demikian, bila sakit malaria, yang diminum haruslah obat antimalaria sesuai dengan aturan. “Untuk itu, perencanaan kebutuhan logistik terutama RDT dan obat anti malaria disiapkan mencukupi sampai 2 – 3 bulan ke depan di fasilitas pelayanan kesehatan.”
Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang berdampak kepada penurunan kualitas sumber daya manusia, dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, bahkan berpengaruh terhadap ketahanan nasional.
“Penyebaran malaria tidak mengenal batas wilayah administrasi. Oleh karena itu, membebaskan masyarakat dari malaria memerlukan komitmen global, regional, dan nasional,” kata Nadia
Dia mengatakan pemerintah menargetkan pada 2024 sebanyak 405 kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria. Pada 2020 - 2024 merupakan periode penting dan menentukan dalam upaya mencapai Indonesia Bebas Malaria Tahun 2030.
“Upaya pencapaian target Eliminasi Malaria Nasional tahun 2030, didahului dengan tahapan pencapaian daerah bebas malaria tingkat provinsi, setelah seluruh kabupaten atau kota mencapai daerah bebas malaria,” ucapnya.
