Bisnis.com, JAKARTA - Menurut epidemiolog dari Universitas Sebelas Maret Tonang Dwi Ardyanto, presiden dan para pejabat negara sebaiknya menjadi orang terakhir yang mendapatkan vaksin.
"Justru saya berpendapat, sebaiknya Presiden dan para pejabat menjadi orang terakhir yang mendapatkan vaksin," ungkap Tonang melalui akun Facebooknya dikutip Jumat (27/11/2020).
Tonang yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Rumah Sakit UNS ini beralasan bahwa tugas dan tanggung jawab presiden dan para pejabat negara masih diperlukan dalam bentuk lain untuk penanganan pandemi.
Sebelumnya diketahui bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap menjadi orang pertama yang disuntikkan vaksin Covid-19.
"Ya kalau saya nanti diputuskan bahwa yang pertama disuntik [vaksin] Presiden ya saya siap," ungkap Jokowi pada wawancara khusus dengan Rosiana Silalahi Senin (16/11/2020).
Melalui Facebooknya Tonang Dwi Ardyanto ini pada Rabu (25/11/2020) merespon dengan menyarankan Presiden dan pejabat negara menjadi orang terakhir yang akan di vaksin.
Menurutnya walaupun nanti vaksin sudah ada akan banyak kemungkinan masalah yang ditimbulkan. Sebelum vaksin ini disuntikkan saja akan banyak tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah.
Misalnya distribusi vaksin ini dinilai akan lebih sulit daripada distribusi kotak suara pemilu yang juga tidak mudah. Selain itu untuk bisa mencapai target 67,5 persen kekebalan bersama, maka ada sekitar 182 juta orang yang akan divaksin ditambah jika diperlukan dua kali injeksi vaksin.
Maka proses yang dibutuhkan untuk mencapai target ini akan sangat lama dan panjang. Apalagi vaksin yang akan disuntikkan belum diketahui ketahanannya di dalam tubuh.
Tomang juga mengungkapkan bahwa vaksin ini sendiri memang dipastikan aman setelah uji klinis, tetapi soal efektivitasnya sendiri bisa bervariasi pada tiap-tiap orang.
Oleh karena itu Tomang kemudian mengungkapkan jika pejabat negara dulu yang melakukan vaksin akan menjadi lebih repot untuk melaksanakan segala tanggung jawab nya dalam penanganan Covid-19.
"Justru di situ pula tanggung jawab para pejabat melakukan antisipasi dan mitigasi yang jelas. Jangan sampai justru orang lain yang harus bertanggung jawab," tulis epidemiolog ini.
Dia mengungkapkan tugas dan tanggung jawab besar Presiden dan para pejabat di masa pandemi ini adalah perlindungan sosial dan pemulihan dampak ekonomi agar kegelisahan masyarakat berkurang.
