Bisnis.com, JAKARTA - Meski telah divaksin Covid-19, turis asal Inggris tak bakal bebas masuk ke negara-negara di kawasan Uni Eropa. Bahkan, mereka kemungkinan besar akan dikenai wajib karantina.
Kebijakan itu merupakan hasil kesepakatan 27 perwakilan negara anggota Uni Eropa yang diambil di Brussel, Rabu (19/5/2021).
Selain didasarkan kekhawatiran atas penyebaran varian baru Covid-19 yang pertama kali ditemukan di India, kebijakan yang berbeda kepada warga Inggris itu tampaknya merupakan respons atas kebijakan pemerintahan PM Boris Johnson.
Seperti dilansir dari The Guardian, Kamis (20/5/2021), perwakilan negara UE secara sementara menyetujui perubahan kebijakan yang mana bagi siapa pun dari negara non-Uni Eropa dapat melakukan perjalanan jika mereka dapat membuktikan diri telah divaksinasi.
Negara Eropa juga akan mengesampingkan perlunya tes dan karantina bagi mereka yang bepergian dari negara anggota Uni Eropa lainnya. Di samping itu juga disepakati bahwa beban ini harus diangkat bagi mereka yang datang dari "negara ketiga", seperti Inggris, yang telah diinokulasi.
Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, membuka jalan bagi perubahan kebijakan bulan lalu ketika dia mengatakan kepada New York Times bahwa warga AS yang sepenuhnya divaksinasi akan dapat melakukan perjalanan meskipun tingkat infeksi tetap tinggi di AS.
Akan tetapi, teks perjanjian yang tidak diterbitkan sepenuhnya, dilihat oleh Guardian dan menunggu persetujuan para menteri, masih mengandung ancaman ganda yang signifikan terhadap harapan Inggris untuk liburan musim panas di tujuan wisata Eropa.
Teks yang disepakati mengatakan bahwa negara-negara anggota UE harus memperhitungkan apakah pemerintah negara non-UE mengizinkan warga negara mereka masuk tanpa perlu karantina atau kewajiban untuk mengikuti tes PCR.
Seperti diketahui, setiap negara Uni Eropa selain Portugal ada dalam daftar kuning pemerintah Inggris. Mereka yang datang dari negara dalam daftar kuning harus melakukan karantina selama 10 hari di tempat mereka menginap, dan mengikuti tes Covid-19 pada atau sebelum hari kedua dan pada atau setelah hari kedelapan.
Kebijakan baru Uni Eropa menunjukkan bahwa wisatawan Inggris dapat menghadapi kendala serupa jika tidak ada pembaruan kebijakan pemerintah. Ini berbunyi, "Di mana negara anggota memutuskan untuk mencabut pembatasan bagi wisatawan yang memiliki bukti valid vaksinasi Covid-19, negara anggota harus berdasarkan kasus per kasus mempertimbangkan timbal balik yang diberikan kepada UE +”.
Teks ini juga menunjukkan negara-negara anggota UE dapat menggunakan "rem darurat" untuk mencegah perjalanan dari negara di mana varian kekhawatiran telah muncul; ini akan memblokir wisatawan yang tidak divaksinasi dan mewajibkan mereka yang diinokulasi untuk karantina dan mengikuti tes.
Uni Eropa memberlakukan langkah-langkah ketat tahun lalu untuk menahan wabah Covid-19 tetapi negara-negara yang sangat bergantung pada pariwisata telah mendorong agar pembatasan itu dilonggarkan.
Selain menyetujui kebijakan untuk vaksinasi penuh, ke-27 negara anggota telah meringankan kriteria negara-negara untuk dianggap aman.
Saat ini hanya Australia, Selandia Baru, Rwanda, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand yang masuk dalam daftar yang memungkinkan perjalanan yang tidak penting ke Uni Eropa. Tetapi Uni Eropa telah setuju untuk meningkatkan ambang batas tingkat pemberitahuan kasus Covid-19 kumulatif 14 hari dari 25 menjadi 100. Tingkat infeksi Inggris akan berada dalam ambang batas baru karena keberhasilan program vaksinasi.
Namun, menteri luar negeri Spanyol, Arancha González Laya, mengatakan kepada BBC masih ada keraguan bahwa Inggris akan ditambahkan ketika duta besar bertemu pada hari Jumat untuk menyusun daftar terbaru.
"Ada negara-negara yang khawatir tentang potensi varian India untuk lebih mungkin ada di Inggris dan oleh karena itu, jika Uni Eropa terbuka ke arah Inggris, dikhawatirkan dapat mengimpor varian India ke Uni Eropa," katanya. "Inilah sebabnya mengapa diskusi ini belum berakhir, tetapi saya berharap bahwa di jam-jam berikutnya akan ada kejelasan pada titik ini."
Menurut teks telah disepakati bahwa di mana telah terjadi peningkatan terhadap infeksi, atau di mana Covid "varian perhatian" diidentifikasi, pembatasan sementara pada semua perjalanan harus diterapkan.
Ini tidak akan berlaku untuk wisatawan yang sepenuhnya divaksinasi dari Inggris; orang-orang itu malah akan dikenakan kewajiban karantina dan pengujian berdasarkan ketentuan perjanjian bahkan jika mereka telah "menerima dosis terakhir yang direkomendasikan" dari vaksin resmi.
Selama pertemuan pada hari Rabu, pemerintah Yunani mendorong liberalisasi lebih lanjut dari aturan untuk meningkatkan pariwisata tetapi gagal memenangkan dukungan untuk ide-idenya.
Teks yang disepakati oleh para duta besar adalah rekomendasi saja dan kompetensi atas perbatasan tetap dengan pemerintah nasional.
Pada April, otoritas penerbangan sipil Yunani mengumumkan pencabutan karantina wajib selama tujuh hari untuk wisatawan yang tiba yang merupakan "penduduk tetap negara-negara anggota Uni Eropa, wilayah Schengen, Inggris, AS, Israel, Serbia dan Uni Emirat Arab".
Ukuran tersebut berkaitan dengan "wisatawan yang telah menerima kedua dosis vaksin" atau bagi mereka yang "negatif untuk virus dan memiliki tes negatif untuk coronavirus kurang dari 72 jam".
