Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud mengungkapkan dalam rangka mencapai target penurunan prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 dan keberlanjutannya di era pemerintahan baru diperlukan penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi.
Evaluasi itu harus dilakukan terhadap keseluruhan indikator daerah (esensial, suply, dan provinsi) yang terintegrasi sesuai lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Lebih lanjut, dia mengatakan mengejar target prevalensi 14% di tahun 2024, penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 masih membutuhkan 3,5% poin.
Meskipun secara bertahap berhasil menurunkan prevalensi stunting, menurut Restuardy Daud kenyataan pelaksanaannya masih menghadapi masalah di lapangan.
“Hasil Rapat Pengarahan Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting oleh Setwapres pada bulan Mei 2023 menunjukkan bahwa 80% kabupaten/kota pada 12 provinsi prioritas menghadapi masalah seperti komitmen, koordinasi, perencanaan, penganggaran, regulasi, pemantauan dan evaluasi, data, dan sumber daya manusia". ujarnya dalam FGD Penguatan Sistem Monitoring Evaluasi Penurunan Stunting dikutip dari keterangannya.
Restuardy Daud menekankan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi khususnya pada aspek perencanaan dan penganggaran masih menjadi isu yang tidak dapat diabaikan begitu saja.
Secara khusus, beberapa permasalahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting, diantaranya belum ada sistem pemantauan dan evaluasi yang dibangun untuk memantau keefektifan program kegiatan dan keterkaitan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.
Selain itu, sistem pemantauan yang ada perlu terkoneksi, sehingga efektivitas kegiatan mudah dipantau dan harus memiliki mekanisme feedback atau umpan balik dari hasil pemantauan dan evaluasi yang masih parsial dan perlu diintegrasikan.
Umpan balik ini penting karena akan menjadi masukan bagi proses perencanaan tahunan, baik dari sisi penganggaran, sasaran, maupun lokasi kegiatan.
