Ilustrasi/hrinc.com
Health

Pelayanan Kesehatan Lambat, MenPAN-RB Sebut Soal Minimnya Jumlah Tenaga Medis

Muhammad Khamdi
Jumat, 15 Juli 2016 - 16:04
Bagikan

Bisnis.com, SEMARANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan jumlah bidan dan dokter di Indonesia masih minim yang berimbas pada lambatnya pelayanan kesehatan kepada publik.

Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah berencana mengangkat tenaga medis, guru dan penyuluh menjadi pegawai negeri sipil. Berdasarkan data yang dia paparkan, saat ini jumlah bidan non-PNS sebanyak 38.000 dan dokter sekitar 1.800 orang.

“Kami berencana mengangkat tenaga medis, tapi mereka tetap harus mengikuti tes,” ujarnya seperti dikutip laman resmi Pemprov Jawa Tengah, Jumat (15/7/2016).

Yuddy sedang mendorong para bidan dan dokter PTT untuk segera mendaftarkan diri, teknisnya mereka tetap akan mengikuti tes sebagai syarat pengangkatan.

Selain tenaga medis, pemerintah pusat juga akan mengangkat guru garis depan (di perbatasan) dan penyuluh honorer. Syarat utamanya, minimal sarjana dan usia masih di bawah 35 tahun. Untuk dua formasi ini, dia berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pertanian.

“Yang honorer-honorer ini asalkan masih di bawah 35 tahun kita dorong untuk ikut (pengangkatan). Untuk guru garis depan alokasinya sekitar 7.000 dan penyuluh sekitar 7.500, termasuk di Jateng ini masih banyak yang seperti itu (honorer) makanya ini kita dorong untuk ikut,” katanya.

Selain memperbincangkan masalah pengangkatan tenaga honorer, MenPAN RB juga menyampaikan soal pembentukan kabupaten/kota percontohan pelayanan publik, yang dibuat di 57 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

Menurut Yuddy, daerah yang akan menjadi contoh harus memiliki standar pelayanan publik yang baik, dan ke depannya mampu menjadi green smart city.

MenPAN RB menjelaskan, syarat untuk menjadi kabupaten/ kota percontohan antara lain mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, nilai akuntabilitas minimal B, indeks reformasi birokrasinya juga harus baik, serta memiliki inovasi pelayanan publik.

“Inovasi pelayanan publik ini entah dia memiliki inovasi sendiri atau menduplikasi dari inovasi daerah lain. Untuk Jateng sendiri kabupaten/kota yang terpilih itu Semarang, Magelang, dan Solo,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Khamdi
Editor : Saeno
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro