Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah dinilai terlambat mengambil tindakan pencegahan atas wabah campak dan gizi buruk yang menimpa warga Asmat, Papua karena telah mendapat informasi setengah tahun lalu.
Demikian dikemukakan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi wabah yang sudah dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB) tersebut.
"Kasus KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, yang telah merenggut korban jiwa 70 anak, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah. Apalagi, pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017. Kenapa penanganannya terlambat?," kata Fadli kepada wartawan, Jumat (26/1).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa pemerintah telah disuguhi data soal gizi buruk kronis yang menjangkiti 27,5% atau sekitar 6,5 juta anak Indonesia pada September tahun lalu. Bahkan bukan hanya di Asmat, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi di tengah pembangunan infrastruktur yang masif.
"Tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. Gizi buruk ini kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur itu sifatnya jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera ubah haluan prioritas pembangunan," ujarnya.
Dia menilai kejadian di Asmat merupakan pukulan telak bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi dinilai abai terhadap kesehatan warga Asmat dan lebih mementingkan pembangunan infrastruktur di Papua.
Fadli menyebutkan sejumlah data dari laporan Global Nutrition, yang menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk di antara negara-negara Asean lainnya.
"Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibandingkan dengan Laos. Dalam jangka panjang, tingginya angka gizi buruk ini akan mempengaruhi manusia Indonesia, berupa hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan," ujarnya.
