Bisnis.com, JAKARTA – Johnnie To, salah satu sutradara film ternama asal Hong Kong, mengundurkan diri sebagai presiden juri acara penghargaan film bergengsi di Taiwan, Golden Horse Awards.
Keputusan ini diambilnya beberapa pekan setelah pemerintah China memerintahkan semua artis Negerti Tirai Bambu untuk tidak berpartisipasi dalam acara yang akan digelar pada 23 November itu.
Keputusan To untuk mundur dari Golden Horse Awards diunggah di laman Facebook festival film yang terkait dengan penghargaan tersebut pada Kamis (19/9/2019), seperti dilansir Bloomberg.
Menurut unggahan di Facebook, pengunduran diri To dikarenakan terganjal kewajiban kontrak produksi film yang sebelumnya telah ditandatangani.
Ang Lee, sutradara asal Taiwan peraih Oscar melalui mahakarya film “Crouching Tiger Hidden Dragon”, yang bertindak sebagai ketua komite eksekutif festival tersebut, disebut memahami keputusan To.
Golden Horse Awards, salah satu acara paling bergengsi bagi insan film berbahasa China, telah mendapat kecaman dari pihak otoritas Beijing sejak tahun lalu ketika sutradara Taiwan Fu Yue, dalam pidatonya, memuat komentar yang mendukung kemerdekaan Taiwan.
Seperti diketahui, Partai Komunis China menganggap pulau itu sebagai wilayahnya yang akan diambil secara paksa jika perlu.
Pemerintah China telah melakukan banyak upaya untuk mengisolasi Taiwan dan Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan yang dipilih secara demokratis dan condong pada kemerdekaan.
Tanpa alasan pasti, bulan lalu China Film Administration (CFA) meminta para kru, aktor, dan aktris film China untuk tak ambil bagian dari gelaran 'Oscar'-nya Taiwan itu tahun ini.
Langkah To, yang dikenal sebagai 'Godfather' film-film gangster Hong Kong, juga dilakukan selama periode kerusuhan politik yang berkepanjangan di kota itu.
Hong Kong telah menghadapi aksi protes pro-demokrasi sejak awal Juni. Ketika konfrontasi antara pemerintah kota yang didukung Beijing dan para pengunjuk rasa tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, sejumlah elit bisnis dan budaya setempat telah menyuarakan dukungan bagi pemerintah.