Bisnis.com, JAKARTA – Kesenjangan gender dalam industri media disebabkan oleh kurangnya komitmen sejumlah asosiasi jurnalis selaku konstituen Dewan Pers untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam lembaga tersebut.
Ketua Komisi Bidang Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers Asep Setiawan menyatakan, minimnya jumlah jurnalis perempuan di media massa tercermin pada komposisi pemilihan anggota Dewan Pers. Asep menilai untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam media harus diawali dari komitmen konstituen Dewan Pers yang terdiri dari sejumlah asosiasi wartawan.
“Keterwakilan perempuan di Dewan Pers menjadi tanggung jawab Persatuan Wartawan Indonesia [PWI], Aliansi Jurnalis Independen [AJI], Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia [IJTI], Serikat Perusahaan Pers [SPS], Asosiasi Televisi Swasta Indonesia [ATVSI], Asosiasi Televisi Lokal Indonesia [ATVLI], dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia [PRSSNI],” ungkap dalam paparan tentang Upaya Menciptakan Kesetaraan Gender, Minggu (8/3/2020) di Hong Kong Café, Menteng.
Mantan Ketua Komisi Pelatihan, Pendidikan, dan Pengembangan Profesi Wartawan Dewan Pers periode 2010-2013, Uni Lubis menyatakan, Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers (BPPA) perlu mendorong Dewan Pers membuat aturan tetap mengenai keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan.
Uni bercerita dari pengalaman pemilihan periode 2013-2016, saat proses pemilihan calon perempuan kalah suara di Badan Pemilihan. Kondisi itu diperparah karena saat itu semua asosiasi yang merupakan konstituen Dewan Pers juga tak satupun menyertakan calon perempuan dalam proses pemilihan.
“Saat itu karena saya protes, disepakati perubahan Statuta Dewan Pers agar selanjutnya minimal ada satu perempuan. Maka setelah 3 tahun kosong, masuk periode berikutnya Ratna Komala dari ITJI, tapi ternyata statuta itu tak ada lagi yang mewajibkan minimal ada satu perempuan di Dewan Pers,” ungkap Uni Lubis saat dihubungi Bisnis.
Uni yang saat ini menjabat sebagai pemimpin redaksi IDN Times menegaskan perlu ada komitmen utuh dari semua asosiasi guna menjamin keterwakilan perempuan dalam Dewan Pers. Hal ini penting untuk mendukung kesetaraan gender dalam industri media tak sekadar lip service.
“Mendukung perempuan itu perlu affirmative action termasuk di Dewan Pers,” tutur Uni.
