Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan rapid test secara massal mengingat kasus positif virus corona semakin meningkat. Terlebih, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membingungkan terkait mudik dan ada ketidaksanggupan menahan masyarakat berkumpul di pasar serta pusat perbelanjaan.
Hingga hari ini tercatat kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai 19.189 orang. Diantara kasus tersebut, pasien yang meninggal dunia sejumlah 1.242 orang.
Kata Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, kemungkinan jumlah pasien positif jauh di atas itu, mengingat kondisi ini merupakan fenomena gunung es. "Jumlah ini juga akan terus bertambah mengingat tingkat penularan di kita masih di atas 1 persen artinya 1 orang bisa menularkan kepada 1 orang lainnya," ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (20/5/2020).
Netty menilai jika berpedoman pada protokol penanganan Covid-19 (trace, test dan treat), seharusnya pemerintah secara konsisten melakukan pelacakan dan pengetesan baik PCR maupun rapid test. Sebab dengan tracing berupa pembatasan mobilisasi manusia dikombinasikan dengan testing yang masif, menjadi langkah baik penanganan Covid-19 sekaligus mendapatkan data yang lebih rill kasus terkonfirmasi.
"Mengingat hampir semua wilayah sudah terjangkit, maka pemerintah pusat dan daerah harus menyelenggarakan tes masal terutama wilayah yang masih terkategorisasi zona merah dan kuning harus didahulukan," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Sementara itu, Netty berharap tes massal nantinya dilakukan secara gratis. Sebab tak banyak masyarakat yang mampu membayarnya karena biayanya cukup mahal. "Pemerintah sudah menganggarkan Rp405,1 triliun, seharusnya pemerintah dapat mengcover biaya tes tersebut," sebutnya.
Jika pemerintah memiliki niat tersebut, Netty yakin masyarakat akan senang hati mengikuti seruan pemerintah hingga penyebaran virus yang menyerang saluran pernapasan ini dapat ditekan.
