Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pembebasan wajib militer bagi anggota Idol Group BTS kembali mencuat. Bahkan ada usulan agar kewajiban tersebut diganti dengan kampanye public relation di Pulau Dokdo.
Di Korea Selatan, pemerintahnya mewajibkan semua warga negara pria berusia 18 tahun ke atas untuk menjalani wajib militer setidaknya selama 18 bulan. Perlakuan khusus seperti pengecualian atau penangguhan wajib militer saat ini ditawarkan kepada atlet, artis, dan musisi klasik berprestasi tinggi yang telah berkontribusi pada promosi prestise nasional.
Kontribusi ini diukur dengan medali dan penghargaan yang dimenangkan di acara olahraga internasional atau kompetisi seni yang ditunjuk, menurut Undang-Undang Dinas Militer.
| Baca Juga Dynamite BTS Rajai Tangga Lagu Billboard |
|---|
Tetapi karena selebriti K-pop terus menghebohkan dunia hiburan global, serangkaian perdebatan baru-baru ini telah dipicu mengenai apakah tindakan tersebut juga harus berlaku untuk BTS dan idola pop terkemuka lainnya.
Rep Noh Woong-rae dari Partai Demokrat Korea (DPK) menilai BTS telah berperan dalam melayani kepentingan nasional Korea. "Grup tersebut telah menciptakan efek riak ekonomi senilai 1,7 triliun won (US$14,7 miliar) dengan melesat di No.1 di tangga lagu Billboard. Nilai yang dihasilkan BTS dalam hal menyebarkan budaya pop Korea dan mempromosikan prestise nasional sangat tinggi," kata Noh dalam pertemuan Dewan Tertinggi partai seperti dikutip dari The Korea Times, Selasa (6/10/2020).
Menanggapi kritik bahwa standar perlakuan istimewa sehubungan dengan dinas militer untuk idola K-pop tidak akan ditetapkan dengan jelas seperti atlet dan artis klasik, Noh menyarankan untuk membentuk komite peninjau independen dengan para ahli yang dapat menentukan kelayakan mereka.
Dia bahkan merekomendasikan penggunaan grup dalam kampanye PR nasional untuk kedaulatan Korea Selatan di Pulau Dokdo, misalnya, sebagai pengganti bertugas di militer. Adapun Pulau Dokdo saat ini masih menjadi wilayah sengketa antara Korea Selatan dengan Jepang.
Bulan lalu, anggota parlemen DPK lainnya Jeon Yong-gi mengusulkan revisi Undang-Undang Dinas Militer untuk memungkinkan bintang K-pop menunda pendaftaran mereka sampai mereka berusia 30 tahun.
"Selain artis pop, ada karir seperti pro-gamer di mana seseorang bisa berkembang di usia 20-an," kata Jeon dalam wawancara radio.
Namun tidak semua anggota DPK setuju dengan gagasan tersebut. Park Seong-min, seorang anggota muda dari Dewan Tertinggi partai yang berkuasa, mengatakan bahwa dorongan partai agar BTS dibebaskan dari wajib militer dapat menekan anggota boyband yang telah berulang kali menyatakan bahwa mereka akan dengan patuh mengabdi pada negara.
"Namun di sisi lain, ada yang mengatakan akan lebih baik menjamin aktivitas sensasi mendunia agar negara bisa menikmati aspek positif yang muncul dari pembebasan tugas mereka. Kami sedang membahas dua posisi yang berbeda," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
