Bisnis.com, JAKARTA - Rencana vaksinasi virus Corona yang akan berlangsung pada November 2020 mendatangkan kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher.
Dia meminta proses pengadaan vaksin Covid-19 harus transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Menurutnya jika dikatakan sudah dilakukan uji klinis fase 3 di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat (emergency use authorization), maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat.
"Karena saat ini di masyarakat isunya menjadi liar aman atau tidaknya vaksin ini? Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk," kata Netty dalam keteranganhya, Rabu (21/10/2020).
Selain itu menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini, pemerintah juga harus transparan terkait penggunaan anggaran dalam pengadaan vaksin Covid-19.
"Berapa harga vaksinnya, berapa yang harus dibayar masyarakat dan kelompok masyarakat mana yang digratiskan ini harus jelas," tegasnya.
Pemerintah menurutnya berkewajiban untuk melaporkan secara reguler dan detil dan sepantasnya pengadaan vaksin tersebut semata-mata untuk melindungi rakyat dari pandemi Covid-19. "Bukan orang-orang yang punya kepentingan," tambah Netty.
Terakhir Netty mengingatkan agar pemerintah terus menjaga dan mengetatkan protokol kesehatan meskipun dilakukan vaksinasi secara massal.
Dia menyarakan agar ada edukasi yang turun langsung ke masyarakat bahwa vaksinasi tidak berarti bebas Covid-19, pemerintah harus mampu mengantisipasi euforia masyarakat.
"Penerapan protokol kesehatan tetap harus diperketat, jangan sampai gara-gara euforia vaksin ini kebiasaan 3M dan 3T menjadi ambyar," pungkas Netty.
