Bisnis.com, JAKARTA - Epidemiolog UI Pandu Riono menegaskan pemerintah agar tidak menekan BPOM untuk menerbitkan izin darurat vaksin Covid-19
"Pemerintah RI jangan sampai menyudutkan BPOM, dengan meminta otorisasi kedaruratan vaksin," ujarnya dikutip dari akun twitterntya.
Dia menegaskan, kandidat Vaksin yang disetujui harus yakin aman dan efektif. BPOM sebagai garda pelindung publik, punya waktu untuk pertimbangkan dengan data yg lengkap, bukan data yang parsial.
Dia juga menegaskan jangan berharap bisa segera menarik kesimpulan dengan cepat dari uji klinik fase 3 di Bandung terkait vaksin buatan Sinovac dari China.
Menurutnya, pengamatan baru saja dimulai, setelah penyuntikan kedua, waktu pengamatan minimal 6 bulan.
"Siap subset 540 subyek, dinilai imunogenisitasnya. Bertahankah imun tersebut? Kita belum tahu efektifitasnya," terangnya.
Pandu juga menegaskan pemeritah wajib tunggu sampai semua uji vaksin fase 3 selesai tuntas, direview oleh panel ahli.
Pertimbangan kehati-hatianan agar bisa pilih vaksin yg aman, efektif, dan mudah untuk pelaksanaan vaksinasi pada penduduk.
Bagaimana persiapan & strategi vaksinasi agar berhasil? Tunggu & simak
