Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak terlalu efektif dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 dan justru membuat bisnis pariwisata semakin terkapar.
Ketua Visit Wonderful Indonesia dan juga Ketua Umum PHRI menyatakan selama 9 bulan PSBB berlangsung angka penurunan Covid-19 akan sulit tertekan selama kerumunan tidak bisa dikendalikan.
Dia menyebut selama ini pelaku usaha hospitality sudah mengikuti semua protokol kesehatan, namun kerap kali kondisi ini tidak berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat.
“Jadi masih ada inkonsistensi ini, bagaimana [Pemda] bisa mengedukasi dan mendisiplinkan masyarakat? Kalau tidak konsisten, tidak ada tindakan angka tak turun. Ini justru berbeda di sektor usaha yang taat dengan melakukan segel, dan pembatasan hingga pembubaran aktivitas kerumunan,” ujar Hariyadi, Senin (16/11/2020).
Dia menegaskan, di Swedia saja, tidak melakukan lockdown namun disiplin masyarakat yang tinggi membuat kasus kematian hanya berhenti di angka 45.000. Adapun angka kematian akibat Covid-19 pun bahkan mayoritas terjadi pada usia lansia atau pasien dengan penyakit komorbid.
Menurut Hariyadi, kondisi inkonsistensi pemerintah terhadap penerapan PSBB membuat pengendalian tidak berjalan lancar dan justru membuat bisnis pariwisata menjadi lebih berdarah-darah.
“Ini pemerintah daerah di Indonesia ada yang disiplin dan tidak disiplin malah tidak ditegur. Beda sekali dengan Swedia, Turki, tidak perlu ada pengetatan pada dunia bisnis, tetap bisa bertahan,” ujarnya.
Hariyadi menyatakan, saat ini insentif, sampai kondisi cash flow sampai modal perbankan untuk bisnis pariwisata semakin minim. Oleh sebab itu, dikhawatirkan akan banyak lapangan usaha hotel dan restoran yang gulung tikar.
“Kita sudah sampai ikhlas saja mau dikasih insentif seperti apa dari pemerintah, yang penting konsistensinya dalam penerapan protokol kesehatan,” ungkap Hariyadi.
Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Elly Hutabarat menyatakan kondisi tidak konsisten ini memang membuat penerapan PSBB seperti buah simalakama.
Oleh sebab itu ada baiknya, PSBB dicabut agar masyarakat bisa memulai masa normal baru dan bertanggung jawab dengan lebih disiplin mengikuti protokol kesehatan. Apalagi, WHO pun sudah mengusulkan untuk menghentikan lockdown jangka panjang karena tingginya beban operasional dan sulitnya rebounding bisnis pariwisata.
“Kalau diteruskan, bisa mati karena Covid-19 kan belum tentu, tapi kalau PSBB diteruskan, pekerja terdampak dan kelaparan ya bisa jadi mati,” ungkap Elly.
