Bisnis.com, JAKARTA - Twitter dikabarkan telah menghapus lebih dari 50 tweet atau cuitan yang mengkritik penanganan Pemerintah India terhadap pandemi virus corona.
Penghapusan tersebut dilakukan atas permintaan dari Pemerintah India. Mereka diketahui telah mengirimkan perintah darurat kepada Twitter pada Jumat (23/4/2021) untuk menyensor 52 tweet, menurut pemberitahuan pengungkapan di database Lumen. Akun yang disensor termasuk anggota duduk Parlemen India, dua pembuat film, seorang aktor, dan seorang menteri negara bagian Benggala Barat.
Melansir The Verge pada Senin (26/4/2021), Twitter pada dasarnya tidak menghapus cuitan tersebut. Namun, mereka membuat agar tweet tersebut tidak dapat dilihat oleh orang-orang di India.
Twitter mengatakan pihaknya memberi tahu pemegang akun sebelum menahan konten untuk membuat mereka sadar bahwa tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas permintaan hukum dari pemerintah India.
“Saat kami menerima permintaan hukum yang valid, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat. Jika konten melanggar Peraturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan," demikian pernyataan juru bicara Twitter.
Jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar peraturan Twitter, maka tweet tersebut hanya akan disembunyikan dari pengguna di India.
Dalam semua kasus, Twitter memberi tahu pemegang akun secara langsung sehingga mereka tahu bahwa apa yang terjadi pada akun mereka terkait dengan perintah hukum yang berkaitan dengan akun tersebut.
Ini bukan pertama kalinya Twitter tunduk pada tekanan dari pemerintah India. Selama protes oleh petani pada bulan Februari, perusahaan secara permanen memblokir lebih dari 500 akun dan menghapus akun lainnya agar tidak terlihat di India.
Pemerintah India mengeluarkan pemberitahuan ketidakpatuhan kepada perusahaan, New York Times melaporkan pada saat itu, yang bisa berarti hukuman penjara bagi karyawan Twitter di India jika perusahaan menolak. Di antara akun yang ditangguhkan pada Februari 2021 adalah majalah berita India The Caravan yang kemudian diaktifkan kembali.
Hukum India membatasi publikasi materi yang oleh pemerintah dianggap mencemarkan nama baik, atau yang dapat memicu kekerasan. Salah satu tweet yang disensor di India tetapi masih terlihat di luar negeri adalah dari menteri negara bagian Benggala Barat Moloy Ghatak, menuduh Perdana Menteri Narendra Modi meremehkan keseriusan pandemi virus corona.
“India tidak akan pernah memaafkan PM @narendramodi karena meremehkan situasi korona di negaranya dan membiarkan begitu banyak orang meninggal karena salah urus. Pada saat India sedang mengalami krisis kesehatan, PM memilih untuk mengekspor jutaan vaksin ke negara lain, ” bunyi tweet itu.
