Bisnis.com, JAKARTA - BKKBN dan Danone Indonesia menandatangani nota kesepahaman dan melakukan sinergi program strategis kedua pihak untuk mencegah stunting di tanah air.
Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) menuturkan, tantangan yang serius bagi bangsa untuk menciptakan generasi yang unggul, bahwa kesempatan untuk memetik bonus demografi itu tidak lama.
"Sehingga sekarang negara kita ketika masuk di dalam Window Opportunity itu dibutuhkan generasi yang unggul, yang sehat dan tidak stunting. Itu _real_betul-betul dibutuhkan dan memang sekarang ini waktunya, karena kalau sekarang ini tidak mendapatkan kualitas SDM yang baik, ketika kemudian kita sudah tersusul dengan kondisi demografi populasi lansia jauh lebih besar, maka permasalahaannya sudah berubah dan tidak bisa lagi dikoreksi apabila ada kekurangan. Maka ini penting sekali dan Bapak Presiden memberi perhatian besar pada kualitas SDM kita“, tutur dokter Hasto dalam keterangan tertulis.
Dia mengatakan bicara masalah gizi, maka ada hal yang serius, yaitu stunting angka di Indonesia masih 27,7 persen, kemudian anemia kekurangan zat besi itu masih sangat dominan padahal anemia ini sangat mudah dikoreksi, tapi kalau kita lihat sekarang ini ibu hamil bisa mencapai 48 persen anemia berdasarkan Riskesdas tahun 2018.
Sebagai salah satu langkah, BKKBN juga memiliki program unggulan yakni program pembangunan keluarga kependudukan dan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Indonesia. Di saat yang bersamaan, Danone Indonesia memiliki payung integrasi program pencegahan stunting dalam payung ‘Bersama Cegah Stunting’. Melalui nota kesepahaman ini, BKKBN dan Danone Indonesia akan melakukan sinergi pada kedua program ini.
Vice President General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto menyatakan, program Bersama Cegah Stunting hadir untuk membawa intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam upaya pencegahan stunting. Beberapa diantaranya termasuk edukasi gizi dan pola hidup sehat bagi anak usia PAUD, SD, remaja, dan keluarga; edukasi kantin sehat; bantuan akses bersih; serta edukasi publik dan media massa.
Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun hingga 2026 dengan dengan yang menyasar masyarakat di berbagai provinsi di Indonesia. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi advokasi, komunikasi, informasi, edukasi serta sosialisasi program; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; maupun pemanfaatan sarana dan prasarana. Selain itu, akan dilakukan juga peningkatan penelitian dan pengembangan serta penguatan sistem, data, informasi; intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif; maupun pemberdayaan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
