Bisnis.com, BANDUNG – Film Dirty Vote dan beserta tokoh-tokoh yang muncul di dalam film menjadi bahan pembicaraan publik. Nama, Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin muncul dalam film tersebut.
Bey Machmudin menepis tudingan dirinya tidak netral dalam Pemilu 2024. Dia disebut dalam film Dirty Vote yang sedang menuai kontroversi belakangan ini. Penunjukannya sebagai Pj Gubernur dinilai janggal oleh Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari.
Bey mengaku enggan berkomentar banyak soal namanya yang disebut dalam film. Dia hanya menegaskan selalu bersikap netral dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Kami selaku ASN TNI Polri tidak mungkin berkomentar karena kami netral. Terkait saya ada di situ memang betul saya dari Sekretariat Presiden, tapi saya netral sejak awal dan tidak pernah berpihak," katanya di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (12/2).
Jikapun ada perbuatannya yang dinilai tidak netral dengan memihak salah satu pasangan calon (paslon), Bey meminta agar segera ditunjukkan atau dibuktikan. "Silahkan lihat teman-teman kapan saya berpihak, saya netral dari awal," katanya.
Film Dirty Vote menunjukkan adanya suatu kejanggalan, tetapi Bey kembali menegaskan komitmennya menjaga netralitas. Dia menegaskan bahwa tetap bersikap netral, karena statusnya sebagai abdi negara.
"Saya netral dari awal, silahkan tunjukkan kalau saya tidak netral," katanya.
Dalam film Dirty Vote, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menjelaskan kejanggalan yang terjadi dalam penunjukan penjabat gubernur oleh Jokowi.
Menurutnya presiden berwenang menunjuk penjabat gubernur sekaligus memberi pengaruh luar biasa dalam penunjukan pejabat bupati dan wali kota. Kewenangannya di Menteri Dalam Negeri yang kemudian mendapat restu dari Presiden.
"Gambaran ini menunjukkan sebaran penunjukan pejabat bupati, wali kota, sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Hanya saja, kalau kita lihat peran dari Pak Tito karnavian sebagai Mendagri dan restu dari presiden dalam penunjukkan pejabat kepala daerah pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi," jelas Feri.
Dia mencontohkan Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin. Dia pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Biro kesekretariatan presiden di 2016 dan kemudian menjadi Deputi kesekretariatan presiden di 2021.
Lalu, ada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang merupakan kepala kesekretariatan presiden di 2017. Ada juga Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, yang pernah menjadi Kapolresta Surakarta tahun 2010, saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo.
Dia juga mengajak masyarakat untuk mengawal Pemilu dan memastikan logistik pemilu terdistribusi dengan benar hingga pada proses perhitungan di TPS nanti dipastikan, bahwa jumlah suara sesuai dengan yang telah memberikan hak pilih.
"Saya minta kepada Bawaslu dan Sentra Gakkumdu untuk melakukan pengawasan lebih masif terutama dimasa tenang ini. Lakukan penegakan hukum terhadap kecurangan yang terjadi tidak perlu ragu. Kami pastikan tidak ada kecurangan dalam pemilu ini demi terwujudnya pesta demokrasi yang aman, jujur dan adil," ungkap Bey.
Dia juga meminta kepada penyelenggara pemilu dan tim kampanye serta relawan untuk terus melakukan sosialisasi diberbagai kanal termasuk media sosial untuk mengajak masyarakat hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS.
Pada masa tenang ini, Bey mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyebar fitnah, ujaran kebencian dan hoaks atau tidak melakukan provokasi kepada orang lain serta tidak mendiskreditkan paslon satu dengan paslon lainnya.
"Kami jaga masa tenang ini agar pemilih dapat menggali informasi terhadap pilihannya, gali informasi sebanyak-banyaknya tentang Capres dan calon anggota legislatif yang akan dipilih agar pada saat memilih dia tidak berlama-lama di bilik suara," katanya.
