Bisnis.com, JAKARTA-- Transparansi atau keterbukaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dianggap masyarakat masih lemah.
SIMAK: JAMINAN KESEHATAN NASIONAL: BPJS Targetkan 170 Juta Peserta Tahun 2015
Berdasarkan jajak pendapat cepat yang diselenggarakan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK-FKM UI) informasi seperti biaya operasional, gaji direksi, dewan pengawas dan pegawai tidak tersedia sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik.
“Pengadaan obat melalui e-catalog belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga banyak terjadi penyimpangan di lapangan yang menyebabkan e-catalog belum memberi insentif yang memadai terhadap cost-effectiveness layanan obat,” keterangan tertulis yang dirilis oleh PKEKK FKM UI, Kamis (18/12/2014).
Jajak pendapat itu dilakukan oleh PKEKK FKM UI terhadap 681 responden di 20 provinsi untuk membahas mengenai tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional pada 2014 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. (Bisnis.com)
BACA JUGA:
