Bisnis.com, BANDUNG — Masalah sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah serta kelemahan data terkait dengan kunjungan wisatawan disebut sebagai hambatan yang dihadapi dalam pengembangan promosi pariwisata di daerah.
Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Jawa Barat Cecep Rukmana mengatakan kendala sinkronisasi pusat dan daerah tercermin dalam kebijakan pembebasan visa yang diterapkan pada Desember 2015 untuk 84 negara.
Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan bagi peningkatan wisatawan mancanegara (wisman) secara nasional tetapi belum tentu bagi daerah. Apalagi, pembe basan visa wisman saat ini baru diberlakukan di lima pintu masuk, yaitu Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, dan Bali.
“Bisa dibayangkan jika wisman dari luar Asean yang tiba di Bandara Husein Sastranegara [Bandung] mengetahui soal bebas visa, tetapi kenyataannya ketika datang ke bandara masih harus membayar. Kami mengharapkan pusat dan daerah bisa sinkron,” ujar nya, Rabu (30/12/2015).
Cecep menambahkan perhatian pemerintah terhadap pariwisata memang kian meningkat yang di tunjukkan dengan kebijakan yang mendorong kemajuan pariwisata serta anggaran pariwisata yang naik.
“Target wisman ada 20 juta, sekarang ada sekitar 8 juta, baru menuju 10 juta orang. Di pusat, ada kebijakan bebas visa, ini membantu. Tapi jika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik maka bebas visa ini malah menjadi bumerang di daerah,” ujarnya.
Pihaknya berharap kebijakan bebas visa ini nantinya bisa dilaksanakan di Bandara Husein Sastranegara Bandung agar wisman ke Bandung dan Jabar pada umumnya dapat turut meningkat.
“Bandara Husein Sastranegara sekarang menjadi tujuan dari wisman Singapura dan Malaysia yang menjadi hub atau tempat berkumpulnya turis asing. Sebentar lagi ada Bangkok, ini akan digarap karena penerbangannya baru ada,” katanya.
BPPD Jabar mencatat perkembangan wisman yang datang melalui pintu masuk bandara Husein Sastranegara dari 2010 sampai 2014 meningkat 90.278 orang, adapun pada periode 2014—2015 mengalami penurunan 10%.
INFRASTRUKTUR
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonedia (PHRI) Jawa Barat Muchtar mengatakan terdapat dua hal penting dalam pariwisata yaitu infrastruktur menuju lokasi wisata dan destinasi wisatanya itu.
“Anggaran pariwisata itu meningkat dari Rp300 miliar menjadi Rp1,2 triliun. Pada 2016 meningkat lagi karena tujuannya pada 2019 wisman ada 20 juta sekarang baru mencapai 8 juta orang,” ujarnya.
Menurutnya, walaupun anggaran di pusat meningkat tetapi belum tentu anggaran di daerah juga meningkat. Hal itu menjadi persoalan yang dihadapi di daerah karena belum ada sinkronisasi dengan daerah.
“Yang utama adalah pembenahan infrastruktur itu ada di anggaran kabupaten/kota. Bicara promosi, di pusat anggaran meningkat sedangkan di Jabar hanya Rp2 miliar. Di sisi lain potensi Jabar sangat besar,” ujarnya.
Herman menambahkan pariwisata daerah jadinya sangat bergantung dari sejauh mana kemauan pemerintah daerah untuk mengembangkan destinasi di daerah. “Jika pejabat tidak sadar dengan destinasi akan sulit.”
Ketua Asita Jawa Barat Budijanto Ardiansjah mengatakan dengan meningkatnya anggaran pariwisata diharapkan dapat meningkatkan promosi pariwisata dan dimanfaatkan dengan baik.
“Kalau tidak salah pada 2016 anggaran pariwisata sekitar Rp4,1 triliun dan dana promosi Rp1 triliun. Ini lebih besar dari Malaysia. Artinya, masing-masing provinsi bisa mendapat sekitar Rp30 miliar per tahun,” ujarnya.
Sekretaris BPPD Jabar Djoni Sofian Iskandar mengatakan walaupun anggaran di pusat naik, di sisi lain, di kabupaten kota pemerintahnya belum cukup peduli dengan pariwisata. “Contoh yang sudah cukup peduli yaitu Banyuwangi.”
Dia mengalkulasikan anggaran promosi ini juga harus sesuai forecasting. “Misal BPPD bertanya, Jabar ingin wisman berapa? Jika 500.000 pengunjung, maka anggaran promosi itu 500.000 dikali menginap 3 malam, kemudian dikali pengeluaran satu kali kunjungan,” ujarnya.
Sementara itu, kunjungan wisatawan selama periode libur akhir tahun di Provinsi Banten membanjir di lokasi-lokasi wisata pantai. Okupansi hotel di lokasi itu mencapai kapasitas tertingginya alias 100%.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten Achmad Sari Alam mengatakan periode libur akhir 2015 di Banten sama seperti di daerah lain, diperkirakan berakhir pada Minggu (3/1/2016).
“Kunjungan wisatawan pada libur akhir tahun lebih bagus tahun ini daripada tahun lalu. Tahun ini terasa lebih banyak orang yang ingin berekreasi,” ujarnya kepada Bisnis.com, Jumat (1/1/2016). (k5/ k29/Abdalah Gifar/Dini Hariyanti/ Miftahul Khoer)
