Bisnis.com, JAKARTA — Ketika masyarakat dunia tertarik pada acara penikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle yang akan berlangsung pada Sabtu (19/5/2018), sebagian besar warga Inggris justru tidak terlalu peduli.
Jajak pendapat yang dilakukan YouGov menemukan bahwa 66% warga Inggris tak tertarik pada acara tersebut. Seperti dilansir Reuters, sebanyak 60% warga Inggris berencana untuk menikmati akhir pekan yang normal.
Harry dan Markle akan menikah di Kapel St. George, Kastil Windsor yang dikatakan dihadiri oleh 5.000 staf media dan dan diperkirakan ada sekitar 100.000 orang akan menonton dan melihat secara langsung tur pernikahan kedua pasangan yang berbahagia tersebut.
Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa 57% responden percaya keluarga kerajaan harus membayar tidak hanya untuk pernikahan, tapi juga untuk biaya polisi. Hasil jajak pendapat yang diterbitkan pekan lalu ini juga memperlihatkan sebagian besar warga Inggris mendukung pemerintahan monarki berlanjut di Inggris.
Sementara itu, jajak pendapat lain oleh perusahaan polling ComRes menemukan 58% responden berpikir bahwa pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton adalah peristiwa yang membanggakan di Inggris, meskipun rata-rata respondennya adalah orang-orang yang sudah tua.
Survei YouGov juga mengatakan bahwa popularitas keluarga kerajaan bergantung pada kepribadian anggotanya. Terbukti, 60% responden mengatakan mereka menyukai Ratu Elizabeth sedangkan Pangeran Charles kurang populer.
Ada spekulasi bahwa ketidakpopuleran Charles masih berkaitan dengan perceraiannya dari Putri Diana dan perselingkuhannya dengan Camilla.
Hampir setengah dari responden lebih suka "orang lain" untuk menggantikan Ratu Elizabeth ketika nanti sang Ratu turun tahta dan hanya 37% yang mendukung Charles sebagai penggantinya.
"Jajak pendapat YouGov ini menunjukkan gambaran yang sangat jelas tentang sebuah bangsa yang tidak tertarik dan apatis terhadap keluarga kerajaan. Kami belum menjadi bangsa republiken, tetapi kami telah berhenti menjadi bangsa royalis," kata Graham Smith, kepala eksekutif Republik.
