Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan belum menandatangani kontrak kerja sama pengadaan vaksin AstraZeneca. Adapun yang baru ditandatangani dengan perusahaan vaksin tersebut adalah Letter of Intentions (Lol) pada 14 Oktober 2020.
Dalam istilah bisnis, LoI mengindikasikan keinginan suatu perusahaan untuk menunjuk perusahaan lain guna melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan kontrak yang sedang disusun. Secara kontraktual, LoI bukanlah instrumen yang mengikat para pihak.
"Kita kan baru tandatangani LoI," ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (23/10/2020).
Dia menerangkan, LoI harus ditindaklanjuti dengan kajian dari tim ahli. "Kalau kajiannya belum selesai terus kita mau ngapain?" imbuhnya.
Mengenai adanya fakta relawan vaksin AstraZeneca yang meninggal di Brasil, kata Yuri hal tersebut masuk di dalam kajian tim ahli. Sejauh ini katanya belum ada keputusan apakah Indonesia akan membeli vaksin tersebut.
Sebelumnya, Menko Airlangga Hartarto mengatakan apabila kita mendapatkan akses vaksin Astra Zeneca, maka kelompok sasaran penduduknya adalah 15-70 tahun.
Sementara itu, mengenai vaksin Sinovac, Yuri menyebut tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Kementerian Agama masih menunggu untuk melakukan audit langsung di pabrik vaksin tersebut. Pasalnya mereka harus menjalani karantina selama 14 hari terlebih dahulu.
"Tim di China masih bekerja. Kita belum terima hasil mereka," sebutnya.
Soal Brasil yang menarik diri untuk membeli vaksin Sinovac, Yuri mengatakan bahwa justru keberangkatan tim ahli dari tiga lembaga tersebut juga ingin meneliti dan keamanan dan kehalalannya.
Lantas apakah November vaksin Sinovac sudah bisa didistribusikan di Indonesia?
"Hasilnya mana? Kalau hasilnya belum ada masa kita mau ngomong. Tergantung hasilnya di sana," jawab Yuri.
