Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memiliki alasan kuat merencanakan program vaksinasi virus corona mandiri atau vaksin gotong royong.
Juru Bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan rencana vaksin virus corona mandiri merupakan bagian dari akselerasi atau percepatan vaksinasi kepada masyarakat.
Vaksin gotong royong ini juga bertujuan untuk menangani penyebaran dalam lingkup klaster secara lebih cepat. Pasalnya vaksin virus corona ditujukan kepada koperasi atau perusahaan yang padat karya.
"Ini bantu penyelesaian sebuah klaster. Pada prinsipnya pendekatan klaster yang kita inginkan. Kalau klaster dibereskan, pemerintah bereskan yang lainnya," tutur Nadia dalam diskusi virtual yang digelar Change.org, Kamis (28/2/2021).
Dia menerangkan transmisi Covid-19 di perusahaan padat karya bisa dengan mudah dan cepat terjadi. Bukan 1-2 orang yang bisa terinfeksi namun ribuan orang.
Jika sudah demikian, penanganannya akan menjadi sangat sulit. Oleh karena itu jika dibantu dunia usaha untuk menurunkan angka penularan di perusahaannya, tentu bisa lebih cepat menimbulkan proteksi individu kemudian akan meluas kepada kelompok di lingkup kerja mereka.
"Kalau paralel, rame-rame keroyokan, akan lebih cepat. Dari segi pembiayaan dan proses penganggaran, pihak swasta akan lebih fleksibel dari pemerintah," tegas Nadia.
Sementara itu Nadia menjelaskan belum ada jumlah pasti berapa alokasi vaksin gotong royong. Namun vaksin yang dihadirkan nantinya harus berbeda merk dan jenisnya dari vaksin yang sudah masuk program pemerintah.
Sementara sesuai masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk importir harus yang sama dengan program pemerintah supaya bisa menjamin tidak ada vaksin palsu yang beredar dan pengawasan mutu bisa dilakukan melalui satu pintu.
Adapun saat ini farmasi yang bertugas mengimpor vaksin Covid-19 adalah Bio Farma.
"Vaksin harus berbeda jadi tidak ganggu alokasi pemerintah. Kalau biofarma ditunjuk, mereka yang bekerja keras memastikan 2 jenis ini disediakan," sebut Nadia.
