Bisnis.com, JAKARTA— Sebagian besar perempuan memilih untuk menyusui bayi mereka yang baru lahir, tetapi sayangnya banyak yang tidak dapat menyusui dengan benar.
Akibatnya, banyak bayi kurang mendapatkan ASI yang cukup berdasarkan kebutuhannya.
Wakil Ketua Umum AIMI, Farahdibha Tenrilemba mengatakan jika ada banyak faktor yang menghambat para ibu di Indonesia memberikan ASI yang cukup bagi buah hati.
"Ibu bisa mendapatkan tentangan yang berasal dan keluarga dan lingkungan, tempat kerja, sistem kesehatan, atau belum ada regulasi tepat dari pemerintah tentang menciptakan lingkungan ramah menyusui," ujarnya secara virtual pada acara Pekan Menyusui Dunia (PMD) dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), Rabu (28/7/2021).
Namun, menurut Farahdibha akar dari semua permasalah itu terkenak pada tidak adanya kemampuan politin dan investasi jangka panjang dalam pedindungan menyusui dan kurangnya dukungan di tingkat nasional bagi para Ibu.
Perlindungan menyusui di Indonesia hingga saat ini masih sangat lemah. Apalagi, masih minim regulasi terkait perlindungan menyusui bagi para pekerja.
Dari 34 Provinsi, sampai saat ini baru ada 15 provinsi yang memiliki peraturan terkait ASI di Indonesia. Angka ini masih belum ideal dalam upaya advokasi perlindungan menyusui.
Selain itu, kurangnya koordinasi lintas sektoral juga menghambat ibu memberikan hak bayi.
Kemudian, implementasi Inisiatif Rumah Sakit Ramah Bayi (BFHI) masih buruk. Pandemi Covid-19 juga membawa dampak buruk.
Ketika tingkat menyusui rendah, budaya memberi susu botol atau mixed feeding umumnya menjadi pilihan.
Oleh karena itu masyarakat rentan terhadap iming-iming iklan makanan pendamping ASI bagi bayi yang belum cukup umur.
"Kerja sama lintas sektoral akan membantu membangun lingkungan yang mendukung menyusui dan melindungi tua atau keluarga dari pengaruhi iklan produk penganti ASI," tutup Farahdibha.
