Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary mengatakan kunci utama para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik.
Dia mengatakan ketiga kemampuan itu sebenarnya sudah mulai diterapkan di Indonesia.
Gusti Kanjeng Ratu Bendara (Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah DIY) mengatakan bahwa strategi pariwisata Yogyakarta sudah beralih dari mass-tourism menjadi quality-tourism, yaitu bagaimana kita bisa menghadirkan responsible tourism, ini yang merawat pariwisata kita lebih indah sehingga dapat berkelanjutan dalam jangka yang lebih panjang.
“Mereka lebih menginginkan unique experience dan high value experience daripada luxury, maka dari itu fokus dari Pemda DIY ini adalah peningkatan kualitas dari desa wisata.” tutur Gusti dalam webinar Creative Talks Pojok Literasi “Mendorong Inklusi Keuangan Masyarakat Lewat Pemanfaatan Potensi Pariwisata” dikutip dari keterangan tertulisnya.
Gusti juga mengenalkan aplikasi “Visiting Jogja”, buatan dari Dinas Pariwisata Yogyakarta yang juga bertujuan agar Pemda DIY bisa mengumpulkan data besar dan menunjukkan keakuratan data analisis wisatawan ke Yogyakarta sehingga bisa meningkatkan kualitas pariwisata Yogyakarta, karena menurut Gusti data besar, Marketing Strategy dan Data Analisis secara digital akan menjadi Big Market di masa depan.
Irwan Trinugroho (Chairman Fintech Center UNS) mengatakan inklusi keuangan dapat menumbuhkan potensi pariwisata. Dari sisi supply, jelas bahwa pelaku usaha sektor pariwisata butuh pendanaan dan untuk mendapatkan pendanaan mereka harus terinklusi ke sektor jasa keuangan. Kemudian dari sisi demand, inklusi keuangan dapat menyediakan infrastruktur teknologi pembayaran digital yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan untuk berbelanja.
Irwan juga memberikan saran atau rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan di sektor pariwisata, salah satunya adalah perlunya intervensi pemerintah untuk menurunkan biaya transaksi pembayaran digital bagi UMKM dan juga memperluas akses pendanaan yang berbiaya murah bagi UMKM yang berhubungan dengan sektor pariwisata.
“Disini perlu intervensi pemerintah, karena kalau tidak mereka akan terjebak kepada pinjaman yang berbiaya mahal dan pada akhirnya tidak bisa menjadi leverage bagi usaha mereka.” kata Irwan
Sedangkan Eko Slamet Riyanto (Koordinator Informasi dan Komunikasi Perekonomian I, Kemenkominfo) mengatakan peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim Kementerian Kominfo sebagai humas pemerintah yang memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai program-program Pemerintah.
Eko mengatakan pemerintah melihat potensi inklusi keuangan di masyarakat kita harus sangat didorong terutama terkait dengan peningkatan potensi pariwisata.
