Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2025, penting untuk mengetahui potensi kesetaraan gender untuk mendorong pembangunan di Indonesia.
Dalam Konferensi Nasional Perempuan yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (11/3/2025), hal itu dibahas, tentang bagaimana pemberdayaan perempuan masih mendapati berbagai tantangan.
Memang dalam berbagai data menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan.
| Baca Juga Hari Perempuan Internasional 2025: Ini 8 Judul Film yang Menginsipirasi Wanita dan Wajib Ditonton! |
|---|
Misalnya, Indonesia berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index/GDI) dari 91,63 pada 2022 menjadi 91,85 pada 2023, dalam upaya menciptakan lingkungan dan akses layanan yang baik bagi perempuan.
Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender juga meningkat dari 76,59 menjadi 76,90. Namun, pencapaian nasional ini masih di bawah standar global, dengan GDI Indonesia secara global berada di angka 0,94 dari skala 0 sampai 1, dan pencapaian Women’s Empowerment Index (WEI) di angka 0,568.
Meskipun telah terjadi banyak kemajuan, tantangan masih ada. Ketimpangan gender, akses layanan kesehatan yang terbatas, serta kekerasan terhadap perempuan masih menjadi penghalang bagi banyak perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi perempuan dari segi kesehatan.
Mulai dari permasalahan pemenuhan gizi, risiko penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, kematian ibu, kesehatan jiwa, serta permasalahan kekerasan perempuan dan anak.
"Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, kita tentu tidak dapat melakukan upaya sendiri. Perlu melakukan kolaborasi lintas kementerian, seperti dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, BKKBN serta berbagai lembaga lainnya, termasuk bersama dengan elemen masyarakat lain seperti pihak swasta dan komunitas," ungkapnya.
Adapun, Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Indonesia mengatakan pemerintah juga berkomitmen terhadap kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender yang diwujudkan melalui membangun lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi, serta melibatkan laki-laki sebagai mitra strategis dalam menciptakan perubahan berkelanjutan.
"Kami percaya bahwa melalui kolaborasi yang erat dan langkah-langkah konkret, kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam kehidupan perempuan Indonesia. Saya juga percaya, ketika perempuan mendapatkan kesempatan yang setara, berdaya dalam berbagai sektor baik itu pendidikan, ekonomi, maupun politik, perempuan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa," ungkapnya.
Adapun, Farid Nila Moeloek, pendiri FNM Society menambahkan harapannya ke depan akan ada semakin banyak pihak yang bergandengan tangan dan bersatu dalam sinergi untuk menciptakan perempuan yang sehat dan berdaya.
"Agar perempuan berdaya, saya mengimbau agar perempuan minimal mulai dari mendapatkan wajib belajar 12 tahun. Sebab, ketika perempuan semakin kuat, bukan hanya dirinya yang maju, tetapi juga ekonomi tumbuh, kesehatan membaik, dan kesejahteraan masyarakat semakin terangkat," ujarnya.
