Bisnis.com, JAKARTA— Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)memfasilitasi industri kecil menengah (IKM) dalam industri obat dan makanan untuk meningkatkan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Kepala BPOM Roy A. Sparringa mengatakan kondisi IKM sektor kosmetik, obat tradisional, makanan dan minuman mayoritas belum memiliki standardisasi produksi yang memadai, sehingga daya saing produk untuk pasar Asean tidak tercapai.
“Lewat pendampingan dan pembinaan teknis oleh Balai Besar POM maupun sinergi dengan kementerian terkait. Meningkatkan daya saing penting, karena 40% dari penduduk Asean berada di Indonesia, wajib bagi kami untuk memproteksi pasar dan dunia usahanya terutama IKM,” tuturnya seusai Paparan Kinerja BPOM 2015 dan Fokus 2015, Senin (12/1/2015).
Salah satu upaya BPOM dalam meningkatan daya saing antara lain menghadirkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keamanan Pangan Badan POM, E-learning tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food Inspector (DFI) serta Food Safety Clearing House (FSCH), pendampingan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan penerapan Hazard Anaysis Critical Control Point (HACCP) dan Sertifikasi Halal.
Guna meningkatkan keamanan pangan nasional BPOM akan pengembagan Sistem Jaminan Mutu Keamanan Pangan usaha kecil mikro menengah (UMKM), serta fasilitasi sertfikasi halal dengan pembiayaan dari BPOM baik IKM yang sudah menerapkan cara produksi pangan olahan baik (CPPOB).
Selain sektor pangan, BPOM juga melakukan pembinaan pada sektor IKM obat tradisional dengan menyisir lokasi strategis seperti di Cilacap dan Banyuwangi yang melibatkan pemda dan koperasi jamu.
Sinergi
Roy mengatakan BPOM tidak mampu bekerja sendiri dalam meningkatkan daya saing IKM. Harus ada sinergi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdangangan, Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya.
Selain memperkuat pembinaan dalam negeri, BPOM aktif dalam harmonisasi Asean untuk empat kelompok kerja seperti, obat, kosmetik, obat tradisional dan makanan minuman.
“Ada kesenjangan standardisasi antarnegara Asean, itu yang harus kita samakan persepsinya. Jadi produk [IKM] bisa masuk ke negara manapun, sekarang masih banyak negara yang menjaga pasar negaranya,” tuturnya.
Tantangan pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi persaingan global dihadapkan dengan keberadaan teknologi tinggi seiring dengan peningkatan iptek.Tidak hanya itu, masuknya produk impor menuntut pengamanan pasar dalam negeri semakin gencar. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat, dan dilakukan untuk memastikan IKM dapat bersaing.
Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan upaya peningkatan pembinaan IKM yang difokuskan BPOM sudah tepat, tetapi tidak akan berarti tanpa sinergi dengan instansi atau kementerian lain. Secara nasional BPOM memang mengawal dan keamanan pangan, tetapi di daerah IKM lebih banyak bersinggungan dengan dinas kesehatan setempat.
“Data kami menunjukkan IKM yang sudah mempunyai sistem produksi yang terstandardisasi tidak lebih dari 20%. Di saat yang sama, produk IKM negara Asean lain sudah siap masuk ke Indonesia karena kualitasnya lebih baik,” tuturnya.
Adhi mengatakan upaya memberi benteng untuk IKM lewat menerbitkan SNI diberbagai produk tidak akan mampu membendung produk impor yang siap beradaptasi karena didukung teknologi dan sarana produksi yang berstandardisasi.
“Produk snack dari Malaysia sudah lebih siap dengan pemasangan kemasan maupun varian rasanya. Sebenarnya kita punya IKM unggulan tetapi jumlahnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan populasi total IKM mamin sebanyak yang menembus 1,3 juta,” tambahnya. (Bisnis.com)
BACA JUGA:
Djarot Optimistis Gaet 3 Juta Turis Asing meski Dana Promosi Cekak
