Bisnis.com, DEPOK—Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Herman Muhtar menilai pemerintah hanya mengumbar wacana manis belaka terkait kondisi perhotel yang terjadi saat ini.
Pernyataan tersebut menanggapi imbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi agar pemda dan PHRI di daerah lebih kreatif menarik pengunjung.
Yuddy mengimbau agar pemda dan PHRi daerah menggelar agenda dan berbagai event yang bisa membuat tingkat okupansi kembali meningkat seiring adanya larangan PNS rapat di hotel.
“Bikin event yang seperti apa lagi, sekarang pelaku usaha hotel sudah pada menjerit. Sebentar lagi banyak yang gulung tikar. Pemerintah itu hana bisa omong doang,” tanggapan Herman Muhtar pada Bisnis, Jumat (6/3/2015) malam.
Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor 10/2014 tentang pelarangan PNS rapat di hotel yang diberlakukan pada akhir tahun lalu.
Sejak diberlakukannya SE tersebut, tingkat keterisian hotel di Indonesia anjlok hingga rerata 30%-40%. Kalangan PHRI meminta agar pelarangan PNS rapat di hotel tersebut dikaji ulang. Sebab, kontribusi PNS pada industri perhotelan dinilai cukup besar.
Yuddy sendiri mengklaim dampak positif dari penerapan pelarangan PNS rapat di hotel tersebut mampu menghemat anggaran hingga Rp5,2 triliun. Anggaran itu direncanakan membantu pembangunan infratsruktur, pertanian dan lainnya.
Tetapi, pihak PHRI menilai pelarangan PNS rapat di hotel tersebut sama saja dengan mematikan industri perhotelan.
“Kondisi ekonomi sudah begini, apalagi dolar sudah semakin naik. Menurut saya industri perhotelan hanya tinggal menunggu waktu,” ungkapnya.
