Kabar24.com, JAKARTA—Penyelenggaraan Jakarta Biennale 2015 yang diselenggarakan oleh Yayasan Jakarta Biennale dan Dewan Kesenian Jakarta(DKJ) kali ini mendapat protes dari sesama kalangan seniman.
Hal tersebut terjadi saat digelarnya jumpa pers Jakarta Biennale 2015 di Galeri Cipta Tiga, Taman Ismail Marzuki (TIM), Kamis (11/6/2015). Seorang pelukis bernama Hidayat, yang mengaku sebagai salah satu penghuni tetap TIM, tiba-tiba mengajukan protes saat sesi tanya jawab.
“Saya sudah lebih dari 60 tahun melukis, dan saya juga penghuni tetap TIM. Tapi kenapa dari kalangan seperti kami ini tidak diajak berdiskusi tekait acara ini. Padahal katanya acara ini mau mewakili berbagai kalangan seniman,” ujar Hidayat.
Dirinya pun merasa tak dilibatkan dalam penyelenggaraan Jakarta Biennale 2013 lalu yang dilaksanakan di TIM. Padahal dirinya merupakan seniman yang telah lama tinggal dan menetap di TIM, dan mengklaim sebagai salah satu pemilik TIM.
Hidayat pun juga melemparkan pertanyaan tentang alokasi dana yang digunakan oleh Jakarta Biennale pada acara 2013 lalu. Dia mencurigai adanya korupsi dalam pelaksanaan tersebut.
“Itu uang publik, setahu saya dulu ada alokasi dana dari Pemprov DKI sebesar Rp4 miliar atau Rp5 miliar. Tapi kenapa yang sampai ke DKJ hanya Rp3,2 M?,” tanyanya.
Menanggapi hal tersebut Ade Darmawan yang merupakan eksekutif direktur Yayasan Jakarta Biennale menjawab bahwa pihaknya telah berusaha merangkul berbagai elemen seni dan budaya, temasuk seniman di Jakarta. Namun pihaknya meminta maaf apabila tidak dapat menjangkau satu persatu elemen tersebut.
“Kita sudah berusaha merangkul banyak pihak. Tapi untuk klaim bahwa TIM ini milik segelintir pihak, saya rasa tidak tepat. Sebab TIM ini juga milik saya dan milik semua orang di Jakarta maupun Indonesia,” katanya.
Terkait dana alokasi yang dituduh diselewengkan, ketua Dewan Kesenian (DKJ) Jakarta Irawan Karseno mengungkapkan bahwa dana alokasi yang diterima DKJ untuk pelaksanaan Jakarta Biennale 2013 tak sebesar yang dikatakan oleh Hidayat.
“Memang platform alokasi dana yang tertera di anggaran DKI Jakarta mencapai Rp5 miliar. Tetapi sejujurnya dana yang kami terima hanyalah Rp3,2 miliar. Itu karena melalui mekanisme pelaksanaan yang dilakukan oleh event organizer kala itu,” katanya.
Dirinya menjamin bahwa Jakarta Biennale dan juga DKJ tidak terlibat penyelewengan dana sepeser pun. Sebab ketika diaudit oleh BPK, laporan penggunaan dana DKJ setiap tahunnya selalu lolos dan tepat.
Sedangkan menanggapi tidak adanya ajakan untuk berdiskusi dengan seluruh kalangan seniman, Irawan mengaku meminta maaf.
Dia mengatakan “Kami pada dasarnya selalu terbuka untuk berbagai usulan pelaksanaan. Jadi jika ada yang ingin disampaikan silahkan datang ke kami. Tapi sebelumnya kami DKJ meminta maaf bila tak bisa membahagiakan semua kalangan dalam pelaksanaan Jakarta Biennale,” katanya.
