Bisnis.com, SEMARANG-- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah fokus mengembangkan empat kawasan wisata guna mendongkrak kunjungan wisatawan ke wilayah setempat.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran kepada wilayah berpenduduk 33,5 juta itu untuk mengembangkan empat kawasan wisata.
Fokus pengembangan lokasi itu berada di Dieng, Karimunjawa, Sangiran dan Borobudur.
"Jawa Tengah sudah diberikan anggaran untuk penataan empat kawasan wisata. Tahun ini kita sudah lelang dan diharapkan hasil inilah yang akan mempercepat apa yang sudah disampaikan Pak Menteri Pariwisata, dan berkoordinasi dengan teman bupati. Tahun ini review selesai, tahun depan sudah bisa action," terangnya dalam laman Pemprov Jateng, Sabtu (30/1/2016).
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo menginginkan pengelolaan Borobudur sebagai maha karya budaya dunia dilakukan secara terintegrasi. Pasalnya, manajemen ganda justru dikhawatirkan mempersulit pengembangan Borobudur pada masa mendatang.
"Masalah pengelolaan ini memang harus diperjelas lagi manajemennya seperti apa. Saya juga belum mendengar, tapi saya sayup-sayup mendengar bahwa di sini ada empat manajemen yang terlibat. Nah, kalau kapal nahkodanya empat biasanya memutuskannya bingung. Ini yang sekarang harus kita putuskan," terangnya.
Untuk mengelola Borobudur secara terintegrasi, pemerintah pusat akan membentuk Badan Otorita Borobudur (BOB). Menteri Pariwisata Arief Yahya turut berpendapat Badan Otorita nanti di bawah Presiden, berkoordinasi dengan Kemenko Kemaritiman karena dewan pengarah dari Badan Otorita ini adalah Kemenko Kemaritiman.
"Badan Otorita sedang diusulkan kepada Presiden. Pelaksana hariannya adalah Menteri Pariwisata. Targetnya triwulan I tahun harus selesai," ujarnya.
Pengembangan Borobudur sebagai destinasi utama, lanjutnya, akan diiringi dengan pembangunan bandara berstandar internasional dan fasilitas hotel berstandar internasional.
Arief menambahkan, proyeksi investasi tahap pertama berkisar Rp20 triliun. Terdiri atas Rp10 triliun investasi dari pemerintah berupa infrastruktur dasar berupa jalan, listrik, dan air dan Rp10 triliun dari private investor.
"Infrastruktur di dalam kawasan wisata, kelak katakan lima hektar, akan dikerjakan oleh Badan Otorita, bukan pemerintah," jelasnya.
Dengan adanya pengelolaan Borobudur secara terintegrasi, diharapkan dua juta wisatawan mancanegara pada 2019 dapat berkunjung ke Borobudur. Sementara itu, per 2014, jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Borobudur hanya berkisar 250.000 hingga 300.000 orang.
