Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Bidan dan Dokter PTT

Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus kepada 49.000 bidan dan dokter berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di berbagai pelosok Tanah Air.
Rezza Aji Pratama
Rezza Aji Pratama - Bisnis.com 28 Oktober 2016  |  19:13 WIB
Ilustrasi - hrinc.com
Ilustrasi - hrinc.com

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus kepada 49.000  bidan dan dokter berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di berbagai pelosok Tanah Air.

Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari fraksi PAN, mengatakan, para bidan dan dokter tersebut telah dijanjikan untuk menjadi PNS sejak beberapa tahun lalu. Mereka juga telah mengikuti tes CPNS yang dilakukan oleh Kemenkes pada Juli lalu.

 "Sampai hari ini, pengumuman hasil test tersebut belum ada. Setelah diundur beberapa kali, terakhir dijanjikan akan diumunkan tanggal 9 September,” ujarnya, Jumat (28/10/2016).

Saleh menuturkan, selain soal pengumuman hasil tes CPNS, hal penting lainnya adalah terkait kejelasan gaji atau honor mereka. Dia menjelaskan, dalam APBN 2017 yang telah disahkan, honor bidan dan dokter PTT itu tidak teralokasi di dalam APBN.

Dengan demikian, meskipun mereka lulus tes gaji mereka sebagai PNS selama setahun ke depan masih perlu dipikirkan pemerintah. Sebaliknya, jika mereka ternyata belum diluluskan atau ditunda kelulusannya, honor PTT mereka juga belum teralokasi. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya hal itu selalu dialokasikan secara rutin.

"Pada waktu pengesahan APBN kemarin, saya sempat interupsi dan meminta Menkeu memberikan perhatian khusus terkait masalah ini. Saya berharap, pemerintah bisa menyelesaikan masalah bidan dan dokter PTT ini,” tambahnya.

Saleh mengusulkan, pemerintah untuk mengalokasikan honor dari bagian anggaran bendahara umum negara (BABUN). Pengalokasian BABUN bagi kepentingan gaji atau honor bidan dan dokter PTT dinilai sangat tepat.

Dia menjelaskan, BABUN merupakan bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Salah satu keunikan dari BA BUN adalah dalam penyusunan anggarannya tidak bermitra dengan komisi keknis DPR. Pada titik ini, pemerintah memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaannya.

 

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dokter ptt
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top