Bisnis.com, JAKARTA — Program promosi film Gundala di salah satu stasiun televisi swasta mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hingga akhirnya membuat sang sutradara angkat bicara.
| Baca Juga Dinamika Terkini Seputar Dunia Perfilman |
|---|
Joko Anwar selaku sutradara film Gundala menyebut ia sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkannya, namun ia mulai gelisah dengan lembaga yang mulai mengatur tontonan anak seperti Spongebob Squarepants yang menurutnya tidak masuk akal.
"Saya bukan mempermasalahkan promo Gundala yang kena sanksi KPI. Tapi ada program seperti Spongebob yang kena sanksi. Menurut saya, kalau sampai ada satu lembaga yang bisa memberikan statement tayangan seperti Spongebob itu melanggar norma-norma itu menurut saya lembaga tersebut tidak perlu dipercaya saat menilai apapun di dunia ini karena enggak make sense," ungkapnya saat ditemui di Plaza Senayan pada Senin (16/9/2019).
Seperti yang diketahui, program promo film Gundala di salah satu stasiun televisi swasta ditegur karena memakai kalimat kasar yakni bangsat dalam salah satu adegan dalam acara penayangannya.
Pria yang juga baru menyelesaikan proyek film horor terbarunya yakni Perempuan Tanah Jahanam ini, mengatakan memang pemerintah yang masih mengurunsi tontonan apa yang baik untuk masyarakatnya secara implisit menyangkakan publik adalah kumpulan orang bodoh.
"Kalau menurut saya, lembaga yang merasa memiliki tanggung jawab menjaga apa yang dilihat orang Indonesia harus mulai berpikir bahwa yang namanya penyensoran, pelarangan atau pengenaan sanksi terhadap tontonan itu tidak membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang terberdayakan," katanya.
"Karena kalau masih ada lembaga yang mengatakan ini boleh ditonton, ini yang tidak boleh ditonton berarti masyarakat Indonesia masih dianggap sebagai masyarakat yang bodoh karena tidak bisa menilai apa yang patut untuk mereka tonton dan apa yang patut ditonton oleh keluarga mereka dan anak-anak mereka," sambungnya.
Lebih lanjut, Joko Anwar mengatakan saat ini orang-orang kini sedang gelisah dan gerah karena banyak lembaga yang mengontrol tontonan apa yang harus dikonsumsi masyarakatnya sehingga pada akhirnya publik hanya sebagai konsumen belaka.
"Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang bisa memilih tontonan yang baik dan cocok bagi mereka, keluarga mereka termasuk anak-anak mereka," terangnya.
"Jadi, yang namanya KPI menurut saya keberadaannya sudah tidak harus ada di Indonesia. Bubarkan KPI!" serunya.
