Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah didesak tidak ragu-ragu untuk melakukan pengadaan vaksin yang seharunsya masuk daftar vaksin dasar yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya vaksin PCV untuk penyakit pneumonia.
Ketua Indonesian Health Economist Association (InaHEA) Hasbullah Thabrany mengatakan pemerintah masih belum maksimal dalam menyediakan anggaran bagi layanan kesehatan. Hal tersebut menurutnya terjadi, kendati pemerintah telah menaikkan anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menjadi Rp132 triliun dari periode sebelumnya sebesar Rp123,2 triliun.
“Vaksin PCV ini memang mahal harganya. Namun, kita sebenarnya bisa kok membeli vaksin tersebut tanpa harus mengandalkan donor dari lembag internasional. Tinggal bagaimana komitmen pemerintah saja terkait dengan kesehatan masyarakat,” katanya, jelasnya dalam Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Optimalisasi Pengadaan Vaksin Baru Terkait Efisiensi Anggaran, Selasa (12/11/2019).
Menurutnya Indonesia memang mendapatkan tawaran dari United Nations Children's Fund (Unicef) yang didukung oleh Gates Foundation untuk mendapatkan vaksin PCV dengan harga terjangkau yakni US$2,93 per dosis dari harga normal US$20 per dosis.
Namun demikian, lanjutnya, pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada bantuan internasional untuk melakukan pengadaan vaksin PCV yang penting bagi bayi di seluruh Indonesia. Selama ini, pemerintah masih ragu-ragu untuk menyediakan vaksin tersebut sebagai vaksin dasar bagi masyarakat lantaran mahalnya harga produk tersebut.
“Pemerintah berani mengeluarkan angaran subsidi energi hingga Rp123 triliun tahun ini. Namun anggaran untuk subsidi kesehatan nilainya tidak berbeda jauh dari subsidi energi. Padahal urgensinya jauh lebih besar kesehatan karena berkaitan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Dia pun meminta pemerintah melihat efisiensi anggaran dalam rangka pengadan vaksin PCV bukan hanya dari murahnya harga pembelian produk tersebut. Melainkan dampaknya terhadap produktivitas nasional yang muncul dari masyarakay yang sehat lantaran kebutuhan vaksin dasar terpenuhi seluruhnya,
“Vaksin ini sifatnya jangka panjang. Efisiensi harus kita lihat bukan dari hitung-hitungan nilai pembelian semata, namun efek dari pemberian vaksin tersebut kepada publik. Misalnya terkait dengan efeknya terhadap kesehatan masyarakat kita, sehingga produktivitas masyarakat kita bisa tinggi di masa depan,” ujarnya.
