Bisnis.com, JAKARTA - Guna menerapkan efisiensi pengadaan vaksin pneumonia (PCV), Indonesia dikejar tenggat waktu pendaftaran pembelian vaksin melalui United Nations Children's Fund (Unicef) pada 31 Desember 2019.
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Purwanto mengatakan Indonesia mendapatkan tawaran dari Unicef yang didukung oleh Gates Foundation untuk mendapatkan vaksin PCV dengan harga terjangkau yakni US$2,93 per dosis dari harga normal US$20 per dosis.
Namun, selama ini pengambilan keputusan pembelian vaksin melalui Unicef tersebut tertunda lantaran belum jelasnya skema kontrak pembelian. Menurutnya, pemerintah awalnya mengira kontrak pembelian vaksin tersebut harus dilakukan dalam periode minimal 5 tahun, sehingga membutuhkan proses penganggaran khusus oleh pemerintah.
“Namun beberapa waktu lalu, kami sudah bertemu dengan Unicef, ternyata proses pengadaannya bisa dilakukan per tahun dengan skema pembayaran uang muka 30%. Tentu informasi ini sangat penting karena proses penganggaran menjadi lebih mudah karena bisa dilakukan tiap tahun dan masuk anggaran belanja Kementerian Kesehatan,” jelasnya dalam Forum Group Discussion (FGD) Urgensi Optimalisasi Pengadaan Vaksin Baru Terkait Efisiensi Anggaran, Selasa (12/11/2019).
Dia mengatakan pengadaan vaksin PCV sangat penting lantaran Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk berjumlah besar yang belum memasukkan vaksin tersebut dalam paket vaksin dasar. Namun demikian, Indonesia harus berkejaran dengan tenggat waktu pendaftaran pembelian vaksin PCV dengan harga khusus melalui Unicef pada 31 Desember 2019.
Menurutnya, pengadaan vaksin PCV melalui Unicef sangat penting untuk menghemat anggaran nasional untuk pengadaan vaksin yang harus diimpor. Menurut perhitungannya, Indonesia bisa menghemat anggaran pengadaan vaksin PCV hingga Rp7 triliun pada 2020-2024 melalui skema yang ditawarkan Unicef tersebut.
“Untuk itu kami bersama Kementerian Kesehatan akan segera melakukan pembahasan mendalam dan mendetail, terkait dengan pengadaan vaksin PCV tersebut,” katanya.
Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan Sadiah mengatakan Kemenkes sepakat untuk memasukkan vaksin PCV sebagai paket vaksin dasar yang diberikan kepada masyarakat. Namun demikian, selama ini pemerintah terkendala oleh masih mahalnya harga produk tersebut yang harus diimpor.
Di sisi lain, pembelian langsung vaksin melalui oleh pemerintah melalui Unicef masih belum dapat dilakukan. Pasalnya pemerintah masih terbentur oleh regulasi yang mengharuskan pembelian obat melalui proses pengadaan atau lelang.
“Namun internal Kemenkes sudah sepakat bahwa opsi pembelian melalui Unicef sangat membantu dalam menghemat anggaran dan pemenuhan kebutuhan dasar vaksin. Kini tinggal kami bahas dengan Kemenkeu mengenai bagaimana regulasi dan penganggaran pengadaan vaksin tersebut,” ujarnya.
Di samping itu, Sadiah mengatakan pemerintah akan mencari informasi mengenai total biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan hingga distribusi vaksin PCV ke tiap konsumen. Hal itu dibutuhkan lantaran hingga saat ini, informasi anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan vaksin PCV baru sebatas ongkos pembelian dan pengapalan hingga pelabuhan.
“Untuk biaya distribusi dari pelabuhan ke tiap pusat layanan kesehatan belum kita hitung. Maka dari itu dalam waktu dekat akan kami hitung keseluruhannya, supaya keputusan untuk mendaftarkan diri sebagai pembeli vaksin PCV melalui Unicef dapat kami lakukan,” katanya.
Adapun, Indonesia menempati peringkat ketujuh dunia, sebagai negara dengan angka kematian bayi berusia di bawah lima tahun tertinggi akibat pneumonia.
Di Indonesia rata-rata kematian akibat penyakit pneumonia terhadap anak di bawah lima tahun mencapai 25.000 orang per tahunnya. Kematian akibat penyakit pneumonia menyumbang 17% dari total kematian anak di bawah lima tahun.
Ketua Indonesian Health Economist Association (InaHEA) Hasbullah Thabrany mengatakan pemerintah seharusnya melihat efisiensi pengadan vaksin PCV bukan hanya dari murahnya harga pembelian produk tersebut. Dia menilai, pemerintah tidak perlu ragu untuk melakukan pengadaan vaksin tersebut kendati harganya murah.
“Vaksin ini sifatnya jangka panjang. Efisiensi harus kita lihat bukan dari hitung-hitungan nilai pembelian semata, namun efek dari pemberian vaksin tersebut kepada publik. Misalnya terkait dengan efeknya terhadap kesehatan masyarakat kita, sehingga produktivitas masyarakat kita bisa tinggi di masa depan,” ujarnya.
Dia juga mengkritisi sikap pemerintah yang lebih mementingkan pemberian anggaran yang besar untuk subsidi bahan bakar dibandingkan dengan kesehatan. Akibatnya, upaya Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya hampir selalu terbentur oleh anggaran yang cekak.
Ahli sistem kesehatan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization Soewarta Kosen mengatakan Indonesia telah melewatkan kesempatan untuk melakukan pengadaan vaksin PCV murah sejak 2013. Kala itu, pemerintah memutuskan tidak mengambil tawaran bantuan dari Unicef dan Gates Foundation dalam pengadaan vaksin tersebut.
“Kalau kita lihat, vaksin PCV ini tidak hanya bermanfaat bagi bayi untuk menhindari penyakit pneumonia saja. Namun juga bisa menghindari adanya stunting dan penyakit lain yang ditumbulkan oleh munculnya pneumonia oleh bayi,” katanya.
Untuk itu dia mendesak pemerintah untuk segera mengambil tawaran dari Unicef dan Gates Foundation dalam proses pengadaan vaksin PCV. Terlebih menurutnya, dengan skema tersebut, Indonesia bisa menghemat angaran pengadaan vaksin PCV hingga Rp3,58 triliun per tahun.
