Bisnis.com, JAKARTA -- Republik Vanuatu menjadi sorotan setelah negara itu membawa isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, beberapa oknum netizen Indonesia yang geram malah meninggalkan komentar berbau rasisme Official Instagram Vanuatu
Hampir setiap tahun, Vanuatu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua dalam sidang umum PBB. Tudingan Vanuatu itu dinilai Indonesia sebagai sebuah tuduhan yang sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.
Netizen yang geram, karena menganggap tindakan Vanuatu berlebihan juga melakukan hal yang berlebihan, banyak netizen meninggalkan komentar-komentar kejam di kolom komentar Instagram Vanuatu.
Dalam salah satu postingan Instagram @VanuatuIslands yang bergambar anak-anak dari pulau Vanuatu dengan caption “Hari ini kami merayakan Hari Anak. Kami mengirimkan doa dari kami di Vanuatu untuk anak-anak di seluruh dunia. #VanuatuMoments”
Di dalam kolom komentarnya banyak sekali oknum netizen yang menggunakan bahasa Indonesia menyerang ras, suku dan warna kulit anak-anak yang ada di foto tersebut. Dengan banyaknya komentar pedas, Instagram Vanuatu sampai membatasi kolom komentar di postingan tersebut.
Banyak juga masyarakat Indonesia di kolom komentar tersebut yang mengingatkan sesama agar tidak marah yang berlebihan.
@muzhaffirah_ yang menuliskan “marah boleh, tapi jangan sampai menyerang ras, suku dan agama. Asli yang nyerang gak nyambung banget. Well, malah keliatan bodoh kan?”
@samuelrumere_ menuliskan “warga +62 yang berkomentar tidak pantas, mohon jangan kampungan seperti manusia tidak terdidik.”
Kelakuan netizen Indonesia ini menjadi pembicaraan di berbagai platform yang menyayangkan kelakuan rasisme yang dilakukan di Instagram tersebut.
Sebagai informasi, Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua, dan masih berlanjut hingga saat ini.
Menurut dia, dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik dan menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.
