Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi virus corona di Indonesia yang belum juga terkendali dengan baik, memicu kritik dan reaksi dari sejumlah kalangan, terutama kalangan medis kedokteran.
Kasus yang terus naik, bahkan tidak diketahui sampai kapan pandemi akan berakhir. Data per kemarin, Senin 12 Oktober 2020 tercatat ada 336.716 Positif, dengan tambahan 3.267 kasus baru.
Sedangkan angka kematian akibat virus itu sudah mencapai 11.935 orang meninggal, atau mortality rate sebesar 3,54 persen dari kasus positif.
Menanggapi kasus covid-19 dan kondisi kesehatan nasional saat ini, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang menulis surat terbuka yang ditujukan pada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Isi Surat terbuka ini mewakili perspektif bukan hanya beliau perseorangan, namun juga para dokter umum, spesialis, residen di Indonesia saat ini. Demikian isi dari pernyataan yang diterima Bisnis.
Surat terbuka itu membahas soal keterlambatan penanganan kasus covid-19 di tanah air sejak awal, karena adanya upaya menyepelekan virus yang mematikan itu.
Kemudian, juga dikritik soal pemilihan tes covid yang justru menggunakan rapid test, sementara tes yang paling akurat adalah berlandaskan PCR.
Berikut lengkap surat terbuka yang ditulis oleh Prof Dr dr Zainal Muttaqin, SpBS(K), PhD - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.
"Terawan Oh Terawan"
Ada sebuah kalimat bijak: "Di saat anda tidak bisa memperbaiki keadaan, paling tidak janganlah berbuat sesuatu yang akan memperburuk dan memperkeruh keadaan". Terkait dengan carut marutnya persoalan menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19 ini, mulai dari perbedaan data korban mati sampai saling bertolak belakangnya kebijakan antara pusat daerah dan antar kementerian, Kementerian Kesehatan haruslah menjadi wajah dari kehadiran negara dan pemerintah yang menjadi ‘komandan lapangan’ di medan laga pertempuran melawan COVID-19.
Masih terbayang di benak ingatan kita, saat COVID-19 ini mulai masuk ke beberapa negeri tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, alih-alih memimpin di lapangan, komandan Terawan bahkan abai dan terkesan menyepelekan ancaman wabah yang ada di ambang pintu, atau mungkin sudah mulai masuk tanpa terdeteksi.
“Jangan Panik, Jangan Resah, Enjoy saja, ya Harvard suruh ke sinilah untuk melihat, kan virusnya ringan-ringan saja, Batuk Pilek itu kematiannya lebih tinggi dari virus Corona ini, memang ini akan sembuh sendiri, Corona ini tidak seganas Flu Burung, dengan mortality yang lebih rendah”, semua ini adalah ucapan sang ‘Komandan Lapangan’ di depan media resmi.
Sikap seorang komandan yang abai dan menyepelekan perang melawan COVID-19 inilah yang secara langsung menyebabkan gagap dan terlambatnya respons seluruh pasukan di lapangan dalam peperangan ini.
Saat ini kita sudah memasuki bulan kedelapan sejak pertama kali virus ini resmi masuk ke Indonesia. Belum lagi tampak tanda-tanda terkontrolnya wabah ini, bahkan sebaliknya penularan semakin tinggi dan penyebaran semakin luas, dengan jumlah kasus terkonfirmasi lebih dari 303 ribu, dengan kematian lebih dari 11.151 orang (Gugus Tugas, s/d 4 Oktober 2020). Di sisi lain kapasitas rumah sakit untuk mengelola dan mengobati 20% pasien yang bergejala sedang sampai berat sudah hampir terlampaui, dengan dampak angka kematian Tenaga Kesehatan yang cukup tinggi, bahkan proporsinya tertinggi di dunia.
Dari awal Pandemi COVID-19, WHO sudah mengingatkan tentang pentingnya 3 T (Test, Tracing, dan Treatment) sebagai senjata ampuh yang dianjurkan dalam perang melawan COVID-19.
Semua ilmuwan sepakat bahwa test yang diperlukan adalah Test Swab PCR, bukan Rapid Test (antibodi) yang angka Positif Palsu maupun Negatif Palsu nya lebih dari 30%.
Lagi-lagi tanpa alasan yang terbuka dan jelas, pendapat sains ini ditelikung dan dibungkam dengan mengimpor sebanyak-banyaknya test Rapid, bukannya PCR.
Bahkan sampai saat memasuki bulan kedelapan perang menghadapi Pandemi ini, kapasitas test kita belum bisa mencapai yang dianjurkan WHO yaitu 1 test per 1000 penduduk dalam 1 minggu, atau 1000 test per 1 juta penduduk dalam 1 minggu.
Kita baru bisa mencapai 70% dari standar WHO (@pandemictalks, 27 September 2020), tapi persoalannya adalah ketimpangan kapasitas test antar provinsi.
Hanya DKI yang kapasitas test nya melebihi standar WHO, sedangkan beberapa provinsi (Lampung, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur) bahkan memiliki kapasitas test kurang dari 100 per 1 juta penduduk.
Penjajakan/ Pelacakan Kontak atau Tracing juga masih lemah. Menurut perhitungan Kawalcovid19.id , kemampuan tracing (Rasio Lacak Isolasi - RLI) Indonesia sangat kurang yaitu 3,3 padahal standar WHO harus lebih dari 30. Artinya dari setiap kasus positif, harus dilacak-isolasi sampai minimal 30 orang, bukan cuma 3 orang (di Singapore bahkan RLI nya sampai 70 orang).
Dalam situasi peperangan yang penuh dengan kegagapan dan ketidaksiapan pasukan di lapangan, dengan amunisi yang serba kekurangan, Tenaga Medis merupakan Pasukan Khusus yang dipersiapkan untuk menghadapi musuh di medan tempur yang paling sulit, yaitu 20 persen kasus yang membutuhkan perawatan di ruang isolasi dan ruang ICU Rumah Sakit.
Pasukan Khusus ini terutama terdiri atas para dokter yang jumlahnya terbatas dan memerlukan pendidikan dan pelatihan yang lamanya 6-10 tahun sebelum dinyatakan lulus dengan kompetensi tempur di medan yang paling sulit dan risiko kematian yang paling tinggi.
Alih-alih memberikan dukungan kepada para anggota ‘pasukan khusus’ dalam menghadapi ‘perang yang berkepanjangan’ melawan pandemi COVID-19 yang seolah tanpa akhir ini, sang komandan Terawan malah dengan tega dan terang-terangan mengobok-obok dan membuat kekacauan di institusi dan wahana pendidikan yang menjadi markas pelatihan kompetensi tempur para nakes, khususnya para dokter spesialis.
Awal Agustus lalu, di saat penambahan kasus positif harian mencapai lebih dari 3000 orang, dan angka kematian nakes (menurut IDI) mencapai 6,5% (20 kali angka kematian nakes dunia yang 0,37%), atas usulan Menteri Terawan, tiba-tiba Presiden melantik para anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang ditolak oleh IDI, PDGI dan seluruh Perhimpunan Dokter Spesialis.
Penolakan ini karena penunjukannya oleh sang komandan tidak mewakili dan tidak pernah di komunikasikan dengan organisasi yang mewakili para anggota pasukan khusus yang sedang sibuk bertempur di medan perang.
Alhasil, satu kekacauan dan kekisruhan telah diciptakan oleh Terawan, sang komandan lapangan yang tidak pernah hadir di medan tempur, bahkan tidak jelas keberadaannya.
September 2020, belum lagi jelas kapan peperangan ini akan berakhir, disaat lebih dari 130 dokter menjadi korban meninggal bersama dengan ratusan nakes lain, dengan enteng dan tanpa perasaan sang komandan masih bisa berteriak siap untuk memasok sebanyak 3500 tentara cadangan.
Para dokter yang pendidikannya memerlukan waktu 6-11 tahun (6 tahun untuk dokter umum termasuk masa internship, dan tambahan 4-5 tahun untuk dokter spesialis) bukanlah ‘barang disposable’ yang gampang diproduksi dengan instan.
Para dokter adalah SDM langka yang menjadi pilar utama untuk bisa terlaksananya sila kelima dari Pancasila khususnya pemenuhan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Belum puas rasanya sang komandan Terawan dalam mengganggu konsentrasi tempur pasukan khusus para dokter spesialis ini. Tiba-tiba sang komandan Terawan (yang tidak pernah diketahui keberadaannya) di luar kewenangannya sebagai Menkes, mengeluarkan surat perintah berupa PMK 24 tahun 2020 pada 21 September kemarin (data mengenai hal ini bisa di unduh di aplikasi sehatpedia, sebuah aplikasi resmi milik Kemenkes.
Sampai artikel ini ditulis, data ini belum di tayangkan di website resmi Kemenkes ) yang isinya menyebabkan kekisruhan dan mengacaukan TuPokSi berbagai satuan tempur dari pasukan khusus yang sedang sibuk bertugas di medan tempur. Para dokter spesialis ini masing-masing memiliki kompetensi khusus yang sebagian memang ada ‘overlap’ atau tumpang tindih antar bidang spesialis.
Tetapi semua persoalan terkait kesamaan kompetensi tempur dan penguasaan persenjataan di antara bidang spesialis ini sudah diatur dan disepakati antar korlap (koordinator lapangan) yaitu Kolegium bidang Ilmu yang tergabung dalam Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI).
Semua kesepakatan terkait kompetensi dari setiap satuan tempur sudah disahkan oleh KKI dan masuk kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya kehadiran PMK 24 tahun 2020 yang telah menimbulkan kekisruhan dan kekacauan di antara satuan tempur yang sedang sibuk terlibat dalam peperangan menghadapi COVID-19 ini selayaknya dicabut karena selain diluar kewenangan sang komandan Terawan, juga mengacaukan TuPokSi para anggota satuan tempur yang bisa berakibat semakin lemahnya pertahanan kita dalam ‘perang’ bersama melawan pandemi Covid-19 ini.
Imbas aturan "sepihak' sang komandan Terawan ini berpotensi merugikan masyarakat. Bayangkan saja, layanan standar yang semestinya dan sudah di sepakati bersama bisa dilakukan lebih dari 25ribu dokter dalam 16 bidang medis, dengan PMK ini, hanya akan dilayani oleh 1.500-an dokter spesialis radiologi se-Indonesia. Ngawur!
Per hari ini ke-semua kolegium bidang spesialistik di Indonesia sudah menandatangani permintaan resmi untuk membatalkan PMK tersebut. Dan sampai artikel ini ditulis, belum ada respons dari sang komandan.
Nasihat terbaik untuk sang komandan Terawan adalah kata bijak yang tertera di awal tulisan ini “ Disaat anda tidak bisa memperbaiki keadaan, paling tidak janganlah berbuat sesuatu yang akan memperburuk dan memperkeruh keadaan”.
Penulis Prof. dr. DR. Zainal Muttaqin, Sp.BS PhD
