Bisnis.com, JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan bahwa mereka siap menjadi salah satu penerima pertama vaksin virus corona (Covid-19) di dalam negeri, setelah mendapatkan persetujuan penggunaan dari badan otoritas.
Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan bahwa secara kelembagaan resmi, IDI mendukung dan mengapresiasi program vaksinasi yang akan dijalankan pemerintah. Menurutmu, organisasi itu telah menyatakan sikapnya secara resmi kepada pemerintah terkait hal tersebut.
Selain itu, Daeng juga menuturkan bahwa anggota IDI siap menjadi salah satu pihak yang pertama kali menerima program vaksinasi dari pemerintah. Tentunya setelah vaksin tersebut telah mendapatkan izin penggunaan dari pihak berwenang dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Masyarakat Indonesia, lanjutnya, yang memiliki karakteristik paternalistik tidak bisa hanya sekedar diajak melalui penjelasan tetapi perlu diberikan contoh oleh orang yang dianggap sebagai pemimpin. Dalam hal ini, IDI merupakan lembaga yang dinilai lebih paham tentang obat dan vaksin.
“Oleh karena itu, kalau bapak Presiden menyampaikan siap menjadi bagian pertama yang disuntik vaksin, IDI juga karena dianggap sebagai role model, kami bersedia menjadi salah satu yang pertama itu,” katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (14/12/2020).
Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk lebih memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi dari pemerintah. Dengan tokoh-tokoh yang dianggap lebih paham menerima terlebih dahulu, masyarakat akan melihat sendiri dan tidak ragu mengikuti program tersebut.
Daeng melanjutkan bahwa vaksin merupakan salah satu cara penting yang perlu diimplementasikan untuk menghentikan pandemi. Namun demikian, dia mengingatkan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan.
Dalam konferensi tersebut, IDI juga menyatakan klasifikasinya terkait pemberitaan yang menuduh bahwa IDI menolak vaksin. Daeng menyebut justru secara resmi lembaga itu mendukung penuh program vaksinasi.
“Saya tegaskan bahwa pemberitaan itu kurang tepat karena sikap IDI selama ini secara resmi dan tersurat kepada pemerintah, dalam berbagai kesempatan rapat koordinasi dengan BPOM, Kemenkes, dan DPR, kami sampaikan dukungan tersebut,” ujarnya.
