Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan masih banyak fasilitas kesehatan yang bisa digunakan dalam program vaksin virus corona mandiri atau gotong royong.
Juru Bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan dalam pelaksanaannya nanti, memang vaksin gotong royong ini tidak boleh menggunakan rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang sudah ditunjuk sebagai fasilitas program vaksin pemerintah.
Jadi, katanya perusahaan yang akan mengikuti program ini harus bekerja sama dengan fasilitas kesehatan di luar itu.
"Dari 12.000 faskes non puskesmas yang ada klinik, dokter praktek, rumah sakit swasta, baru 4.000 yang terlibat program vaksin pemerintah. Jadi potensi itu masih ada," ujarnya dalam diskusi virtual yang digelar Change.org, Kamis (18/2/2021).
Sementara itu Nadia menegaskan bahwa vaksin gotong royong ditujukan kepada perusahaan padat karya untuk melakukan pencegahan Covid-19 berbasis klasterisasi.
Jumlahnya pun tidak sebesar pemerintah. "Swasta paling tidak lebih dari 2 juta (vaksin)," tuturnya mengestimasi.
Dia menyebut vaksinasi kepada masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Dengan adanya vaksin gotong royong, akselerasi vaksinasi untuk menciptakan imunitas mandiri hingga meluas kepada kelompok bisa lebih cepat.
"Keuntungannya, kalau mereka (perusahaan) vaksinasi lebih dulu mereka bisa memulihkan aktivitasnya," sebut Nadia.
Adapun vaksin gotong royong ini diprediksi diberikan sejalan dengan tahap vaksinasi kepada masyarakat secara umum. Atau dengan kata lain setelah vaksinasi kepada petugas kesehatan, petugas pelayan publik, dan lansia rampung.
