Bisnis.com, JAKARTA – Adanya penerapan kebijakan PPKM Darurat menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Musisi dan artis Didi Riyadi membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Surat yang terdiri dari tiga halaman tersebut ia tulis dan diposting melalui laman Instagram pribadinya @didiriyadi_official. Dalam penulisan surat tersebut, Didi memposisikan dirinya sebagai rakyat yang bekerja di bidang seni dan hiburan Indonesia selama 31 tahun.
"Kepada yg terhormat: Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo. Perkenankan saya menyampaikan surat terbuka pertama saya. Mohon maaf atas segala kekurangan nya" tulis Didi Riyadi pada akun Instagram @didiriyadi_official, Kamis (15/7/2021).
Selain kepada Jokowi, Didi juga menyebutkan beberapa akun Instagram para menteri, diantaranya seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir dan juga Pakar Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto.
Dalam surat terbuka tersebut, terdapat tiga poin utama yang merupakan isi curahan hati Didi. Membahas tentang apresiasi, keprihatinan, dan pendapatnya mengenai kondisi saat ini. Didi Riyadi menolak adanya wacana perpanjangan PPKM Darurat dengan beberapa alasan berdasarkan riset yang telah ia lakukan dari beberapa aspek, yaitu pemberitaan berbagai media, media sosial, dan interaksi dengan masyarakat.
“Sejak awal pandemi sampai dengan sekarang banyak usaha yang gulung tikar, karyawan di-PHK-kan, seniman dan musisi yang tidak lagi bisa manggung,” tulis Didi Riyadi dalam surat terbuka yang ia buat.
Didi menilai adanya PPKM Darurat terbukti tidak mampu mengurangi penyebaran Covid-19. Ditambah pula imbas yang dirasakan masyarakat karena adanya PPKM Darurat begitu besar.
"Perpanjangan PPKM Darurat tidak akan bisa selesaikan wabah, pilihannya seperti buah simalakama, mati karena wabah atau mati karena kelaparan," tambahnya.
Didi menyebutkan dalam soal pembuatan kebijakan, Pemerintah seharusnya tidak hanya membuat aturan saja, tetapi harus juga bersifat solutif bagi masyarakat yang terdampak. Diharapkan juga Pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat, terutama pada sektor ekonomi.
"Mendorong pemerintah bukan hanya mengidentifikasi mereka yang terpapar Covid-19 tetapi juga mengidentifikasi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi dengan alat ukur yang tepat," tulisnya.
Namun, Didi Riyadi menawarkan solusi yang menyarankan agar PPKM dapat lebih ramah dan berpihak kepada masyarakat.
“Jika hasil PPKM Darurat Jawa & Bali tanggal 3 sd 20 Juli tidak berdampak signifikan dan berkolaborasi dengan penurunan kasus Covid maka mohon pertimbangkan:
- Mengevaluasi strategi kebijakan dan koordinasi antar lembaga.
- Sosialisasi dan edukasi semasif-masifnya tentang penanganan bagi yang terpapar Covid-19 dan pola hidup sehat untuk melawan Covid-19,” tulisnya kemudian.
