Negara kepulauan Tonga, Samoa Amerika, dan Nauru misalnya, memiliki prevalensi obesitas tertinggi pada 2022, dengan lebih dari 60% populasi orang dewasa hidup dengan kondisi tersebut.
“Dulu, kita menganggap obesitas sebagai masalah orang kaya. Namun sekarang obesitas adalah masalah dunia,” kata Branca.
Ezzati juga mengatakan bahwa para peneliti terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada satu pun negara maju, kecuali Amerika Serikat, yang berada di urutan teratas daftar negara dengan prevalensi obesitas tertinggi pada 2022.
Menurutnya, hal tersebut merupakan perubahan besar dibandingkan dengan pada 2017, ketika WHO terakhir kali melakukan analisis obesitas global serupa, yang menemukan AS, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Inggris berada dalam kategori teratas dalam hal prevalensi obesitas.
Branca menambahkan transisi obesitas ini merupakan hasil dari restrukturisasi cepat sistem pangan di seluruh dunia yang belum diatur oleh kebijakan publik.
"Alasan mengapa epidemi ini berkembang begitu cepat adalah karena tindakan kebijakan yang belum cukup tegas, dan tidak fokus pada solusi seputar pangan dan lingkungan," ujarnya.
Bramca melanjutkan, obesitas dan kekurangan berat badan terjadi bersamaan di banyak negara dan harus ditangani secara paralel, melalui intervensi kebijakan “tugas ganda” yang mengatasi kedua bentuk malnutrisi tersebut.
Kebijakan tersebut mencakup promosi dan dukungan terhadap pemberian ASI, perpajakan atas minuman manis, regulasi pemasaran makanan yang menyasar anak-anak dan penyediaan makanan bergizi di lembaga-lembaga publik seperti sekolah.
Dia menambahkan bahwa reformasi pertanian, perancangan perkotaan, dan investasi layanan kesehatan primer dapat mendukung kebijakan-kebijakan tersebut.
Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menambahkan, kembali ke jalur yang benar untuk memenuhi target global dalam mengekang obesitas memerlukan kerja keras pemerintah dan masyarakat, didukung oleh kebijakan berbasis bukti dari WHO dan badan kesehatan masyarakat nasional.
Branca mengatakan kebijakan publik juga harus bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap produsen makanan dan memastikan akses yang adil terhadap makanan sehat dan bergizi bagi semua orang.
