Pedagang memegang bungkus rokok bercukai di Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Health

Tekan Angka Perokok, Pemerintah Perlu Regulasi Berbasis Penelitian

Rio Sandy Pradana
Minggu, 2 Februari 2025 - 06:17
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu menggiatkan dukungan terhadap penelitian untuk menekan angka kematian akibat kebiasaan merokok.

Dokter Ahli Fisiologi Universitas Padjajaran (Unpad) Ronny Lesmana mengatakan hasil penelitian bisa digunakan sebagai basis data untuk merumuskan regulasi. Saat ini, angka kematian akibat rokok di Indonesia mencapai 300.000 jiwa per tahun.

“Data dari penelitian menjadi komparasi yang baik sebagai dasar bagaimana memutuskan suatu regulasi. Regulasi ini mau dibuat seperti apa," kata Ronny dalam sebuah diskusi, dikutip Minggu (2/2/2025).

Menurutnya, penelitian mengenai metode Pengurangan Risiko Tembakau atau Tobacco Harm Reduction (THR) sebagai alternatif berhenti merokok bisa menjadi salah satu strategi dalam dasar penyusunan aturan.

Dia berpendapat selama ini, penelitian didominasi sudut pandang tembakau sebagai komoditas. Sementara dari sisi kesehatan, studi untuk memanfaatkan produk alternatif tembakau yang rendah risiko belum dilakukan.

Pemerintah, lanjutnya, masih belum melihat THR sebagai peluang yang bisa dimaksimalkan untuk membuat perokok beralih hingga akhirnya berhenti merokok.

Merujuk pada riset “Lives Saved Report” pada November 2024, penerapan THR dalam kebijakan publik diproyeksikan akan menyelamatkan 4,6 juta nyawa di Indonesia hingga 2060.

Ronny menuturkan hasil penelitian menunjukkan bahwa produk alternatif mendukung upaya untuk berhenti merokok di Swedia, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Kristen Maranatha, Wahyu Widowati turut menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung penelitian mengenai pemanfaatan produk alternatif dalam membantu menurunkan angka perokok.

"Dukungan pemerintah akan bersama-sama membangun data yang kuat dan bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan perumusan kebijakan," katanya.

Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro