Bisnis.com, JAKARTA — Dalam proses pengadaan barang dan jasa alat kesehatan serta obat-obatan, pemerintah tetap mengutamakan produk lokal, kendati memiliki harga lebih mahal dibandingkan produk impor.
Direktur Pengembangan Sistem Katalog, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah (LKPP) Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty mengatakan lembaganya harus mengambil kebijakan tersebut lantaran telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Konsekuensinya seperti itu, kendati produk yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri lebih mahal daripada dari luar negeri, akan kita prioritaskan. Tentu ada dampaknya, yakni biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar,” jelasnya dalam Diskusi Panel Urgensi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Terkait Efisiensi Anggaran, di Jakarta, Selasa (10/8/2019).
Adapun, di pasal 66 Perpres No.16/2018 diatur bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ditambah nilai bobot manfaat perusahaan (BMP) paling rendah 40%.
Kendati demikian, Diah mengklaim LKPP tidak akan sembarangan dalam mengambil produk obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri yang memiliki harga jual lebih mahal daripada produk serupa dari luar negeri.
Menurutnya pemerintah telah memiliki formulasi perhitungan tertentu yang berupa hasil evaluasi akhir harga layak terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri. Formula tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan harga barang memiliki harga jual di atas kewajaran.
Dengan demikian, dia menjamin harga jual produk obat-obatan dan alat kesehatan tetap berada pada level yang rasional.
