Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta memperketat regulasi pemasaran produk pengganti air susu ibu (ASI) dengan mengadopsi penuh kode dari World Health Organization (WHO).
Farahdibha Tenrilemba, Wakil Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) yang juga Dosen Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia (Urindo) mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 pemasaran produk pengganti ASI ini sangat gencar. Baik melalui telepon langsung hingga melalui aplikasi pesan instan. Dia mempertanyakan, bagaimana para pemasar mendapatkan data ibu ataupun anggota keluarganya untuk melakukan promosi.
"Sebaiknya negara mengadopsi penuh regulasi produk pengganti ASI [dari WHO] sehingga ibu terlindungi secara penuh dan sang bayi dapat terpenuhi haknya," kata Farahdibha dalam diskusi dengan Bisnis.com, Jumat (6/8/2021).
| Baca Juga Menyusui Pada Masa Pandemi |
|---|
Menurut dia, saat ini regulasi produk pengganti ASI masih setengah-setengah. Akibatnya promosi dilakukan sangat gencar bahkan berbentuk hadiah setelah pulang dari tempat persalinan.
Dhiba yang juga tengah menyelesaikan pendidikan doktoral Ekologi Manusia di IPB ini juga mendorong para pemberi kerja menunjukkan dukungan meluas. Dukungan itu terutama dengan mengizinka ibu hamil untuk melakukan optimalisasi cuti 3 bulan lebih banyak untuk setelah melahirkan.
"Sehingga ibu dapat lebih fokus untuk memberi ASI tanpa disibukkan dengan pekerjaan," katanya.
Dhiba menyatakan, Agustus merupakan momen peringatan Pekan ASI Sedunia, untuk itu dia juga mengingatkan keluarga terdekat memberi dukungan penuh bagi para ibu menyusui.
"Seperti para suami, dengan memberi dukungan secukupnya. Istri juga mengkomununikasikan dengan suaminya [kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat memberi ASI dengan baik], karena bukan cenayang. Komunikasikan saja," katanya.
