Bisnis.com, JAKARTA -- Film Dirty Vote muncul tiga hari menjelang pemilu, merangkum dan membongkar kejadian janggal menjelang pemilu.
Dirty Vote adalah film dokumenter yang digarap oleh Dandhy Dwi Laksono yang sebelumnya juga sudah menggarap sejumlah film dokumenter seperti Sexy Killers, Pulau Plastik, dan Barang Panas.
Ulasan tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan selama masa kampanye disampaikan oleh tiga Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi dengan nada netral.
Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.
Film ini tidak dikemas seperti film dengan skenario atau film dokumenter, lebih seperti acara jurnalistik yang statis, dan merangkum berita dan data-data statistik, serta hasil riset, sehingga akan cukup membosankan bagi banyak orang, terutama yang tidak menerima informasinya dengan baik.
Film ini merangkum berita-berita yang ada di media sosial dan media online, membantu para penontonnya untuk mengejar ketertinggalan informasi dan informasi yang kemungkinan tertutup algoritma media sosial.
Tidak hanya membahas pelanggaran satu paslon, "Dirty Vote" juga membahas apakah kampanye yang dilakukan ketiga paslon sesuai dengan aturan.
Kemudian, film ini juga menunjukkan bagaimana keterlibatan dan hubungan antara orang-orang di balik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelanggaran yang terjadi. Di mana KPU disebut lebih sering jadi pelayan parpol alih-alih menjadi penegak hukum menjelang pemilu.
Selain itu, juga membongkar keterlibatan dan peran Mahkamah Konstitusi, menteri-menteri, dan institusi pemerintahan yang lainnya dalam melancarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti mudahnya perubahan undang-undang terkait dengan syarat-syarat pemilu.
Film ini diunggah oleh akun Youtube Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia pada Minggu, 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB. Tepat dalam 24 jam, film ini sudah disaksikan oleh 3,75 juta penonton.
Film ini dinilai warganet di X sebagai film yang tayang tepat waktu di masa tenang kampanye pilpres 2024. Meski demikian, film ini sempat bermasalah karena tidak muncul ketika dicari judulnya. Film ini kemudian diunggah ulang oleh pakar hukum tata negara Refly Harun di akun Youtube-nya.
