Bisnis.com, JAKARTA--PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) bersiap menyambut program tiga juta rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Direktur Keuangan dan Operasional PT SMF Bonai Subiakto mengatakan program tiga juta rumah Prabowo tidak hanya menjadi stimulus bagi industri pembiayaan saja, tetapi juga bagi sektor perumahan secara umum dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Bonai mengatakan, peran lembaga keuangan di pasar primer dan sekunder menjadi krusial untuk menunjang keberhasilan program tersebut.
"Keterlibatan peran dari badan usaha dalam program tiga juta rumah ini akan menjadi stimulus positif bagi pengembangan industri pembiayaan perumahan karena di pemerintahan yang akan
datang ada janji politik besar yang ingin dipenuhi oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih," kata Bonai kepada Bisnis, Selasa (27/8/2024).
Menurutnya kapasitas anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk mengeksekusi target tersebut, sehingga menjadi peluang bagi industri pembiayaan.
Untuk menangkap peluang tersebut, Bonai mengatakan pihaknya telah menyiasati apa saja yang perlu dipersiapkan. Yaitu antara lain adalah pembiayaan keberlanjutan melalui recycling dana perumahan.
"Program tiga juta rumah ini jangan sampai putus di tengah jalan atau justru meninggalkan beban setelah 2029. Recycling dana perumahan melalui kegiatan refinancing atau sekuritas menjadi krusial untuk menjamin keberlangsungan program," kata dia.
Selain itu, menurutnya dibutuhkan dukungan dari pemain-pemain lainnya di ekosistem industri pembiayaan perumahan.
"Mengundang investor badan, seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun untuk berinvestasi di obligasi atau efek beragun aset yang terhubung dengan pembiayaan perumahan," ujarnya.
Sementara dari sisi pemerintah, dia menilai harus dipastikan kesiapan anggaran dari APBN untuk mencapai target tersebut. Kedua, menurutnya perlu juga untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
"Selain itu juga diperlukan penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan. Salah satu masalah klasik yang ada di Indonesia adalah tumpang tindih aturan atau ketidakjelasan wewenang. Pemerintah perlu menghadirkan orkestrator di sektor perumahan," jelas dia.
