Kabar24.com, LONDON— Ingris pada Kamis (18/8/2016) mengumumkan akan mengenakan pajak bagi perusahaan yang menjual minuman ringan mengandung gula dan menginvestasikan uangnya untuk program kesehatan anak sekolah.
Hal ini merupakan bagian dari strategi yang sudah ditungu-tunggu untuk meredam angka obesitas pada anak. Namun, sejumlah kritikus mengatakan strategi ini terlalu lemah.
Perusahaan produsen minuman juga dibuat marah dengan rencana yang mendesak industri untuk mengurangi jumlah kandungan gula dalam produk bagi anak-anak dan mengatakan hampir sepertiga anak-anak usia 2 sampai 15 tahun memang sudah mengalami obesitas.
Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan lebih detail terkait strategi tersebut, Menteri Muda Jane Ellison mengatakan kasus obesitas menelan dana kesehatan hingga miliaran pound sterling setiap tahun.
Namun, para juru kampanye dan ahli mengatakan rencana tersebut terlalu lemah.
Graham Mc Gregor, seorang profesor pengobatan kardiovaskular yang juga Ketua Kelompok Aksi untuk Gula, mengatakan hal tersebut merupakan sebuah respon menghina bagi krisis obesitas dan diabetes yang akan membuat bangkrut layanan kesehatan nasional kecuali jika ada tindakan radikal dalam menyikapinya.
Rencana Inggris untuk menerapkan pajak gula sebelumnya sudah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Belgia, Prancis, Hungaria dan Meksiko yang memberlakukan beberapa jenis pajak bagi minuman dengan gula tambahan.
Rencana tersebut akan mengenakan pungutan bagi minuman yang mengandung kadar gula lebih dari 5 gram per 100 ml. Semakin tinggi kandungan gula maka pajak yang dikenakan juga akan semakin besar.
Depratemen Kesehatan menyebutkan minuman bergula merupakan salah satu sumber gula terbesar bagi anak-anak. Konsumsi gula harian anak berpotensi melewati standar hanya dengan meminum sekaleng kola yang mengandung sembilan sendok teh gula.
Pihak pemerintah menginginkan industri untuk mengurangi kandungan gula hinga 20 % untuk produk yang sering dikonsumsi anak-anak. Langkah ini akan dimulai dengan mengurang 5% kandungan gula pada tahun pertama. Perkembangan implementasi peraturan tersebut akan ditinjau setiap enam bulan oleh lembaga kesehatan negara.
