Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pemberian dua dosis vaksin Pfizer dan BioNTech dengan jeda waktu antara 21 hingga 28 hari setelah banyak negara kesulitan untuk melakukan vaksinasi untuk menangkal virus Covid-19.
Saat ini banyak negara yang mengalami peningkatan tekanan layanan kesehatan karena melonjaknya kasus virus corona. Selain itu juga muncul varian baru yang lebih mudah menyebar.
Pada sisi lain, sebagian pemerintah juga memperkenalkan langkah-langkah penguncian baru untuk menghentikan penyebaran virus. Sedangkan pada saat yang sama banyak negara menghadapi permintaan besar-besaran akan vaksin yang dipandang sebagai jalan keluar terbaik dari krisis kesehatan global.
Akan tetapi, dengan suntikan dalam pasokan terbatas saat produksi meningkat, WHO telah mengevaluasi bagaimana suntikan vaksin dapat digunakan secara efektif.
"Kami berdiskusi dan mengeluarkan rekomendasi berikut: dua dosis vaksin (Pfizer) ini dalam jeda waktu 21-28 hari," kata Alejandro Cravioto, ketua Kelompok Penasihat Strategis Ahli Imunisasi WHO (SAGE) dalam sebuah jumpa pers online seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Rabu (6/1/2021).
Panel ahli tersebut menyatakan semua negara harus memiliki kelonggaran untuk memberikan vaksin selama enam minggu. Dengan demikian lebih banyak orang dengan risiko penyakit yang lebih tinggi bisa mendapatkannya.
"SAGE membuat ketentuan bagi negara-negara yang menghadapi keadaan luar biasa pengadaan vaksin (Pfizer) untuk menunda pemberian dosis kedua selama beberapa minggu untuk memaksimalkan jumlah orang yang mendapat manfaat dari dosis pertama," kata Cravioto.
Dia menambahkan, "Saya pikir kita harus sedikit terbuka terhadap jenis keputusan yang harus dibuat oleh negara sesuai dengan situasi epidemiologi mereka sendiri."
Lebih dari 85 juta orang dilaporkan terinfeksi oleh virus corona baru secara global dan sekitar 1,85 juta meninggal dunia hingga kini.
Sedangkan eksekutif SAGE, Joachim Hombach mengatakan bahwa memberi jarak antara dua inokulasi Pfizer dapat diterima bagi negara-negara yang tidak dapat menerapkan rekomendasi utama.
"IHSG, badan pemberi rekomendasi Inggris, telah memberikan lebih banyak fleksibilitas hingga 12 minggu dengan mempertimbangkan keadaan khusus yang sedang dihadapi negara tersebut," katanya.
